Pejabat Provinsi Bengkulu Diminta Lebih Proaktif

Pejabat Provinsi Bengkulu Diminta Lebih Proaktif

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, usai melantik 42 pejabat struktural eselon III dan IV-Windi Junius-Radar Bengkulu

radarbengkuluonline.id — Di tengah pengetatan fiskal dan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta tidak sekadar menjadi pelaksana administratif.

Mereka diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan pusat, membangun jejaring yang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran bagi masyarakat Bengkulu.

BACA JUGA:Pengukuhan Bunda Literasi se-Provinsi Bengkulu Dihadiri Walikota

 

Pesan itu disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Bengkulu Khairil Anwar, usai melantik 42 pejabat struktural eselon III dan IV, Selasa (28/10/2025). 

Pelantikan yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu itu sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya peran pejabat menengah dalam sistem pemerintahan daerah.

BACA JUGA:Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Diduga Bermasalah

 

“Pejabat eselon III dan IV adalah manajer di tingkat menengah. Mereka bukan hanya mengatur pekerjaan di dalam kantor, tapi juga harus mampu membangun jejaring di tingkat pusat,” ujar Khairil kepada wartawan usai pelantikan.

Menurutnya, di tengah situasi pengurangan TKD, kemampuan membangun hubungan dengan kementerian dan lembaga pusat menjadi kunci. Sebab, sumber anggaran yang sebelumnya banyak mengalir ke daerah kini lebih terkonsentrasi di kementerian.

BACA JUGA:Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Rp 1 Triliun, DPRD Provinsi Bengkulu Nilai Lemahnya Strategi Pemda

 

“Kita harus bisa meyakinkan bahwa daerah masih sangat membutuhkan dukungan dana pusat. Nah, pejabat di level eselon III dan IV ini punya peran besar. Karena, mereka yang menyiapkan dan mengawal proposal ke kementerian,” kata Khairil.

Selain menyoroti tantangan fiskal, Khairil juga menjelaskan bahwa rotasi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Mutasi, kata dia, adalah hal yang wajar dalam birokrasi untuk menjaga dinamika dan efektivitas kinerja.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: