Sekretariat DPRD Bengkulu Habiskan Hampir Rp2 Miliar untuk Kalender Dinding

Sekretariat DPRD Bengkulu Habiskan Hampir Rp2 Miliar untuk Kalender Dinding

Anggaran Dipangkas Rp347 Miliar, Sekretariat DPRD Bengkulu Habiskan Hampir Rp2 Miliar untuk Kalender Dinding-Poto ilustrasi-

 

RADAR BENGKULU – Di tengah pengetatan anggaran yang menekan keuangan daerah, pengelolaan belanja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menuai sorotan. Saat dana transfer daerah dipangkas hingga Rp347 miliar, Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu justru mengalokasikan anggaran hampir Rp2 miliar hanya untuk pengadaan kalender dinding.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, belanja barang dan jasa untuk pengadaan kalender dinding tersebut mencapai angka fantastis Rp1.912.500.000. Kebijakan ini dinilai kontras dengan kondisi fiskal daerah yang tengah mengetat, serta bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang terus digaungkan pemerintah provinsi.

BACA JUGA:Pastikan Program Infrastruktur Presiden Prabowo Berjalan, BPJN Bengkulu Jaga Konektivitas Jalan Antar Wilayah

Padahal, di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan, Pemerintah Provinsi Bengkulu secara terbuka menyampaikan fokus pada penghematan anggaran, sembari memprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor pendidikan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tercatat Resmi di SiRUP, Nilai Anggaran Jadi Sorotan

Penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) menunjukkan paket pengadaan tersebut tercatat dengan Kode RUP 61682645, berada di bawah satuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Paket ini hanya terdiri dari satu pekerjaan, yakni pengadaan barang cetakan kalender dinding.

 

Dalam dokumen SiRUP, jadwal pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak berlangsung pada periode November hingga Desember 2025. Paket tersebut diumumkan secara resmi pada 14 November 2025 dan disebutkan diperuntukkan bagi kebutuhan internal Sekretariat DPRD.

 

Besarnya nilai anggaran untuk kebutuhan yang bersifat administratif ini pun memicu pertanyaan publik mengenai urgensi serta rasionalitas pengalokasian dana, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang berdampak langsung pada sektor pelayanan dasar.

 

 

Pengadaan Diakui Sudah Rampung dan Dibagikan

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: