Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Bengkulu Rendah

 

Tapi Volume Transaksi Elektronik Masyarakatnya Tembus 50 juta Kali Transaksi Pakai QRIS 

 

RADAR BENGKULU - Kata Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian dalam Rapat HLM TP2DD (10/2) elektronifikasi transaksi pemerintah di Bengkulu masih sangat rendah dan perlu dipercepat peningkatanya. 

Bengkulu menempati posisi ke sembilan terendah diantara 10 provinsi di Sumatera. Namun dilain sisi, literasi keuangan masyarakat Bengkulu sudah sangat baik dalam memahami dan memanfaatkan digitalisasi keuangan (bertaransaksi menggunakan QRIS). Orang - orang Bengkulu sudah sangat terbiasa transaksi menggunakan QRIS. 

Kata Wagub, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah inisiatif mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemda dari tunai menjadi nontunai berbasis digital. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang diimplementasikan melalui TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) menggunakan kanal seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking atau kartu kredit pemerintah daerah. 

Elektronifikasi transaksi pendapatan bisa dijalankan dari sisi pajak, retribusi daerah dan kemudian transaksi belanja pembayaran belanja pegawai, barang, dan jasa. 

"Transaksi elektronik digital pemerintah daerah masih sangat amat rendah. Terkait dengan elekronifikasi transaksi digitalisasi keuangan, tadi saya baru bincang dengan Pak Kaper BI bahwa dari 38 provinsi yang ada di Indonesia pergerakan penggunaan digitalisasi melalui pembayaran non tunai Provinsi Bengkulu masih dikatakan amat sangat rendah. Merespon itu, saya mengingatkan untuk menjadi perhatian dan komitmen bersama dalam digitalisasi pembayaran, " ucapnya. 

Hari ini saat TP2DD momentum strategis agar di awal tahun 2026 ini semua transaksi pembayaran APBD baik dalam lingkup internal maupun penggunaan jasa melalui pengadaan barang dan jasa. 

"Kita harus punya komitmen bersama, sebuah keharusan dilaksanakan digitalisasi elektronikfikasi pembayaran non tunai, " tegasnya lagi kepada jajaran pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. 

Digitalisasi pembayaran ini membuat 'nyenyak tidur' bagi pelaksana pemerintah. Dapat menjaga kita dalam pengawasan. Transparan, akuntabel, efisien. 

Kemudian digitalisasi pembayaran ini juga mendorong Good Government and Clean Government, kemudian juga pelaksanaan pembangunan bisa cepat dalam penyerapan anggaran. 

Disisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu terus mendorong elektronifikasi transaksi. BI dan pemerintah sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi di seluruh Indonesia. 

Sebagai contoh baru ini, Samling (Samsat Keliling) Digital, penirmaan pajaknya bisa juga dilakukan secara non tunai. Kemudian di kota Bengkulu, ada retribusi parkir digital di kawasan Belungguk Point. 

Sumber: