DPR RI Minta Pemerintah Mempertimbangkan secara Matang Rencana Pemblokiran Wikipedia

radarbengkuluonline.id, Jakarta  - Komisi I DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pemblokiran Wikipedia yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), karena dinilai berpotensi berdampak luas terhadap akses informasi masyarakat.

Seperti dikutip dari laman harian disway, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat luas. Mengingat, Wikipedia selama ini menjadi salah satu sumber informasi terbuka yang banyak digunakan publik.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Ajak Umat Hindu Perkuat Persatuan

Lebih lanjut ia menegaskan, pembatasan akses terhadap platform tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan. 

“Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat,” ujar Dave, mengutip Kompas.com Sabtu 18 April 2026.

Dave menambahkan, langkah pemerintah dalam menyikapi persoalan ini harus dilakukan secara hati-hati. Di sisi lain, ia menekankan bahwa kewajiban pendaftaran sebagai PSE tetap berlaku bagi seluruh platform digital. Termasuk Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia. 

Katanya lagi, aturan tersebut penting untuk memastikan tata kelola ruang digital yang tertib, akuntabel, dan melindungi kepentingan masyarakat.

“Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” jelasnya.

Walaupun demikian, Komisi I mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut.  Pemerintah diminta membuka ruang komunikasi dengan Wikimedia Foundation. Agar kepatuhan dapat dicapai tanpa memunculkan persepsi pembatasan kebebasan berekspresi.

Menurut Dave, transparansi kebijakan serta kesediaan mendengar masukan dari berbagai pihak menjadi kunci penyelesaian.   “Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital,” pungkasnya.

Sebelumnya, proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, mengumumkan potensi pemblokiran di Indonesia apabila tidak segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat. Informasi itu disampaikan melalui akun resmi Wikipedia bahasa Indonesia di platform X pada Rabu 15 April 2026.

“Situs web Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, akan diblokir oleh Kemkomdigi dalam waktu 7 hari kerja jika tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat di Indonesia,” tulis Wikimedia.

Itu artinya, apabila pendaftaran tidak segera diselesaikan, seluruh layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia dan Wikimedia Commons, berpotensi tidak dapat diakses di Indonesia mulai Rabu 22 April 2026. Wikimedia juga menyoroti kebijakan PSE yang diterapkan pemerintah Indonesia dan menilai aturan tersebut berpotensi mengarah pada praktik penyensoran di ruang digital

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan aturan bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik. 

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan, pemerintah telah memberikan waktu tambahan sejak pemberitahuan awal pada November 2025.

“Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Alexander.

Pemerintah juga memastikan akan mengambil tindakan tegas apabila tidak ada kepatuhan.

 

Sumber: