APBD Seharusnya Dibelanjakan, Bukan Untuk Disimpan

RBO >>   BENGKULU >>  Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Bengkulu, H. Parial, SH, MH menekankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu seharusnya menghabiskan APBD disetiap tahun anggaran. Karena penilaian pemerintah pusat, pemerintah daerah yang bagus yakni bisa membelanjakan anggaran. Bukan mendiamkan anggaran yang ada di Kas Daerah.

"APBD itu untuk dihabiskan, dibelanjakan. Bukan untuk disimpan. Ini pemerintahan bukan perusahaan," ungkap Parial saat ditemui diruangan Komisi IV, Rabu (21/11).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDProvinsi Bengkulu menuturkan, anggaran yang tidak dibelanjakan merupakan kerugian bagi masyarakat.

"Karena apa? kalau anggaran yang mencapai ratusan miliar itu direalisasikan, bayangkan, berapa banyak infrastruktur, terutama yang bersentuhan langsung pada masyarakat bisa dibangun. Lain halnya kalau perusahaan, perhitungan mereka berapa banyak uang yang berhasil disimpan, bukan yang dibelanjakan," tegas Parial.

      Disinggung soal perkiraan Silpa 2019, Parial menyampaikan, kemungkinan besar tidak jauh beda dari tahun lalu. "Kalau sekarang belum pasti. Sebab untuk anggaran masih ada waktu perealisasiannya hingga Desember nanti. Mudah-mudahan waktu tersisa ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tetapi kita yakin kalau Silpa tahun ini tetap besar dan tidak akan jauh berbeda dari Silpa tahun lalu. Tentu ini sangat disayangkan. Sebab terulang berulang kali," ujarnya.

Ditanya soal penyebab Silpa membengkak, Parial mengungkapkan, berdasarkan pengakuan Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A hal ini dilatarbelakangi ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Inikan diakui oleh pak Plt Gubernur  waktu paripurna istimewa HUT Provinsi Bengkulu beberapa hari lalu. Kita minta, sekarangkan sudah tahu penyebabnya. Nah penyebabnya ini harus diambil tindakan. Supaya tidak kembali terulang," sampai Parial.

Ditambahkan Parial, pengesahan APBD yang cepat ternyata tidak berpengaruh pada perealisasian anggaran di Provinsi Bengkulu. "Buktinya saja tahun ini, pengesahan APBD kita itu tercepat kedua se-Indonesia. Tapi kenyataannya kalian bisa lihat sendiri. Lelang masih ada dilakukan November ini. Seharusnya, dengan cepatnya pengesahan APBD realisasinya juga bisa cepat. Tapi tetap saja harus berada di dalam rel (Aturan, red), tidak bisa seenaknya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edison Simbolon S.Sos, M.Si menyampaikan kekeselannya terhadap realisasi anggaran 2018 yang tidak sesuai harapan. "Kan kita inginnya, pengesahan APBD cepat ya realisasinya juga cepat. Kita itu butuh realisasi, bukan sekedar omongan saja. Ya saya tidak bilang begitu (Banyak Retorika, red), tapi kaliankan bisa menilainya. Kalian lihat saja, bisa jadi tahun ini Silpa lebih besar dari tahun lalu," tutupnya. (idn)