Gubernur Dilantik, Bengkulu Maju Pesat

Para Pejabat yang Tidak Mendukung, Siap Lengser

    RBO, BENGKULU – Hari ini pukul 14.00 WIB Presiden RI akan melantik Gubernur Bengkulu, Dr drh H Rohidin Mersyah MMA di istana negara. Selanjutnya tidak ada alasan lagi Provinsi Bengkulu untuk tidak maju. Terutama dalam membelanjakan APBD untuk membangun Bengkulu yang selama itu selalu menyisakan anggaran.

Untuk mempersiapkan jalan kencang dan gerak cepat, Gubernur Rohidin telah mengumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemda Provinsi Bengkulu baru-baru ini. Dalam hal ini Rohidin menyampaikan beberapa arahan. Termasuk menanyakan beberapa pencapaian anggaran akhir tahun 2018 ini.

Setelah pelantikan hari ini, tentunya kebijakan sepenuhnya akan ditindaklanjuti oleh Gubernur definitif. Hal ini membuat para pejabat OPD yang tidak menjalankan kebijakan akan merasa ketar- ketir dan harus siap untuk lengser. Sebanyak 39 pejabat menjadi sorotan penilaiannya, direncanakan berlangsung uji kompetensi pada 13 Desember hingga 15 Desember mendatang.

Ketua pelaksana seleksi uji kompetensi ini, yakni Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, uji kompetensi ini hanya digelar untuk eselon II yang tidak menjabat Pelaksana Tugas. Sedangkan mekanismenya dengan tertulis dan wawancara. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Diah Irianti kemarin Minggu (09/12).

Hasil kompetensi nantinya akan menjadi pertimbangan Rohidin dalam memutuskan jabatan tersebut dinilai apakah sesuai pada OPD nya, atau akan dilakukan rotasi di OPD lainnya.

"Benar, nanti kita akan bekerja sama dengan UNIB. Akan dibentuk Pansel, diketuai Pak Sekda Provinsi Bengkulu. Ada sebanyak 39 pejabat OPD eselon II yang menjadi pertimbangan Pak Plt Gubernur," terangnya.

Disampaikannya, mutasi ini sudah menjadi sorotan awak media sebelumnya. Namun pihaknya menunggu waktu yang tepat agar pelaksanaan ini dapat berjalan. Sementara itu, untuk OPD yang masih diduduki oleh Pelaksana Tugas akan dilaksanakan lelang jabatan setelah uji kompetensi itu.

"Evaluasi sudah beberapa kali disorot. Baik penyerapan anggaran hingga pencapaian kinerja dan juga menjadi penilaian khusus oleh Plt Gubernur. Ini secara tertulis dibentuk uji kompetensi. Juga memberikan sepenuhnya bahan dasar terhadap Gubernur, ini hasil kinerja pejabat dan lainnya. Baik aktivitas, disiplin hingga manajemen kinerja," tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman menganjurkan agar para pejabat OPD dievaluasi. Silpa menjadi meningkat menjadi pertimbangan pimpinan daerah agar tidak terulang kembali lagi. Dirinya pun memperkirakan ditahun ini bisa saja silpa akan meningkat, dikarenakan perkerjaan paket belum selesai dikerjakan mengingat waktu hingga berberapa hari lagi.

"Evaluasi dahulu. Kalau memang serapan rendah, tidak bisa memberikan alasan logis Pimpinan harus tegas. Kalau logis ya jangan terulang lagi. Seperti Badan Pendapatan Keuangan Daerah. Karena itu mengumpulkan keuangan daerah, tapi itu ada unit unitnya. Untuk Dinas PUPR ini mereka masih berbenah, ya Dispora ada juga. Setelah definitif ini perlu dikaji ulang," terangnya.

Silpa ditahun 2016 lebih rendah ditahun sebelumnya, Rp 351 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 lalu sebesar Rp 438 miliar, hal ini berdampak nantinya dalam mendapatkan WTP (Wajib Tanpa Pengecualian). Hingga pemberian anggaran pusat menjadi perhitungan yang diperuntukan untuk Provinsi Bengkulu.

"Karena kita mengingat masa lalu, silpa terlalu tinggi proyek tidak bisa dibelanjakan. Ini dikarenakan adanya silpa yang tinggi. Seperti tahun lalu silpa kita mencapai Rp 438 miliar, diperhitungkan tahun ini bisa mencapai angka tersebut. Karena proyek ada beberapa paket tidak bisa lelang, keterlambatan kerja karena menghitung hari lagi," imbuhnya. (Bro)

Berikut Enam OPD Pencapaian Serapan Anggaran Rendah 

1. Dinas PUPR Total RP 497 Miliar Dengan Realisasi 30,59 persen 2. Dinas Perkim Total Pagu Rp 20 Miliar Dengan Realisasi 47, 05 persen 3. Dinas Pemuda dan Olaharaga Total Pagu Rp 48 Miliar Dengan Realisasi 49,59 Persen 4. Badan Pendapatan Keuangan Daerah Total Pagu Rp 94 Miliar Dengan Realisasi 58,48 persen 5. Dishub Dengan Realisasi Total Pagu Rp 26 Miliar Dengan Realisasi 58,51 persen 6. Dispar Dengan Realisasi Total Pagu Rp 31 Miliar Dengan Realisasi 62,67 persen