Komisi IV Minta Dinkes Segera Lelang Pengadaan Alkes

RBO >> BENGKULU >>  Dari pihak Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, melalui salah satu anggotanya Raharjo Sudiro, S.Sos meminta pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu agar segera melakukan lelang terhadap pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) berupa pendeteksi dini Demam Berdarah Dengue (DBD). Karena tahun ini DPRD Provinsi Bengkulu telah menganggarkan anggaran ratusan juta rupiah untuk pengadaan alat pendeteksi dini DBD.

"Apalagi kan wabah DBD diprediksi, akan berlanjut dibeberapa bulan awal 2019. Mengingat beberapa bulan kedepan intensitas hujan masih tinggi di daerah kita. Hingga akhir tahun lalu, ratusan orang terkena DBD dan ada yang meninggal dunia. Kita tidak ingin ada korban lagi berjatuhan," ungkap Raharjo, Minggu (6/1).

      Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu ini menekankan, pengadaan alat pendeteksi dini DBD merupakan keperluan mendesak. Bahkan lebih dari semua kebutuhan mendesak lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. "Orang bilang infrastruktur kebutuhan mendesak dan itu betul. Tetapi bagi kami di Komisi IV ini kebutuhan alat pendeteksi dini DBD lebih mendesak. Karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang," desaknya.

      Selain itu lanjutnya, alat pendeteksi dini DBD akan disalurkan ke setiap Puskesmas yang ada di kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. "Biar nanti masyarakat yang sakit dan ada gejala DBD bisa dilakukan tes di Puskesmas. Sehingga diketahui secara dini, apakah ia sakit DBD atau bukan. Selama inikan pihak Puskesmas bisa dikatakan masih meraba-raba, pasien sakit biasa atau DBD," ujarnya.

      Akibatnya, sambung Raharjo, ada sebagian pasien yang terlambat mendapatkan penanganan medis DBD. "Kalau ada alat pendeteksi dini ini, kan pasien bisa mendapatkan penanganan segera. Misalnya dia tidak DBD, medis bisa menanganinya dan memberikan obat yang bukan untuk pasien DBD. Sebaliknya, kalau dia DBD maka bisa dilakukan penanganan segera sesuai penanganan terhadap pasien DBD," terangnya.

      Ditambahkan Raharjo, Dinkes Provinsi Bengkulu harus proaktif dalam mengatasi serangan DBD di tengah masyarakat. Dengan tidak membebankan masalah DBD pada Dinkes kabupaten/kota saja untuk mencari langkah pencegahan.

 "Daerah kita ini termasuk endemik serangan DBD, dan juga malaria. Harus ada langkah kongkrit dilakukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait," tutupnya. (idn)