Dewan Kecewa, Anggaran Infrastruktur Bermasalah

Slamet Riyadi: Kasus Seperti Ini Harusnya Jadi Perhatian Gubernur

RBO, BENGKULU - Penggeledahan di ruang Bina Marga Kantor Dinas PUPR Provinsi oleh Dirreskrimsus Polda Bengkulu beberapa yang hari lalu jadi perhatian dewan. Penggeledahan dilakukan sebagai tindaklanjut dari pengusutan dugaan korupsi pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Kepahiang.

      Menyikapi hal ini, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Slamet Riyadi mengungkapkan, secara pribadi dirinya kecewa. Karena anggaran yang dianggarkan DPRD Provinsi Bengkulu untuk pembangunan infrastruktur diselewengkan. "Saat inikan statusnya itu masih diduga, dan sedang diproses oleh kepolisian. Namun kita tetap merasa kecewa atas adanya dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan ini," ungkap Slamet, Rabu (27/2).

      Disampaikan Slamet, seharusnya anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur tidak dikorupsi. Selain itu memang dilarang secara hukum, di Provinsi Bengkulu sejauh ini membutuhkan pembangunan infrastruktur berskala besar.

"Infrastruktur kita itu masih kurang. Jauh dari kata cukup. Tapi kenapa malah dilakukan korupsi. Kalau seperi ini terus-terusan, mau dibawa kemana Bengkulu ini kedepannya," sampainya.

      Dengan adanya penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Kepahiang, lanjut Slamet, diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Dinas PUPR.

"Kita di Banggar DPRD ini, selalu mengakomodir usulan pembangunan di 9 kabupaten dan 1 kota. Makanya kejadian ini (Dugaan korupsi, red) amat sangat disayangkan terjadi," katanya.

      Ditambahkan Slamet, pihaknya di DPRD Provinsi Bengkulu selain kecewa dengan dugaan korupsi yang terjadi memang sudah lama kecewa dengan progres pembangunan yang dilakukan khususnya Dinas PUPR. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini, realisasi pelaksanaan proyek infrastruktur banyak tak jalan.

"Sudah banyak yang tidak terealisasi, eh ada yang terealisasi tahu-tahunya terindikasi ada dugaan korupsi. Kejadian ini harus menjadi perhatian Pak Gubernur ke depan. Supaya proyek berjalan semuanya dan tidak ada lagi persoalan dalam pelaksanaan pengerjaannya. Lantaran Bengkulu ini butuh percepatan pembangunan dan butuh anggaran yang besar. Nah anggaran yang ada saja, satu tidak terserap secara baik dan yang kedua menimbulkan masalah. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau begini terus-terusan mau dibawa kemana daerah kita," tutupnya.(idn)