KPPL Maju Bersama, Kelompok Perempuan Pertama di Indonesia, jadi Mitra Penyelamat Hutan

RBO, BENGKULU - Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Maju Bersama dari Desa Pal VIII Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu menjadi komunitas perempuan pertama di Indonesia yang mendapatkan akses legal pemanfaatan hutan di kawasan Taman Nasional.

Kepastian ini didapat setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dengan KPPL Maju Bersama, pada Selasa, 5 Maret 2019 lalu. "Saya salut, hebat, luar biasa untuk ibu-ibu ini," kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Tamen Sitorus saat memberikan sambutannya.

Tamen menyebutkan, sebenarnya di seluruh Indonesia dari 57 Taman Nasional dan 28 Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ada banyak kelompok masyarakat yang telah menjadi mitra mereka untuk pemanfaatan dan penyelamatan kawasan hutan. Namun memang yang khusus seluruh anggotanya adalah perempuan memang baru ada di Bengkulu ini. "Ini satu-satunya yang kesemuanya adalah perempuan (emak-emak), dan kalau yang lain masih bergabung dengan laki-laki," kata Tamen.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPPL dan BBTNKS ini, bukanlah suatu hal yang mudah. Setidaknya butuh waktu mencapai 1,5 tahun hingga akhirnya terbit payung hukum bagi kelompok perempuan yang tinggal di lingkungan kawasan hutan Mahoni, Damar dan Pinus (MaDaPi) Rejang Lebong tersebut.

"Jadi kini sudah sah, resmi secara hukum. Dokumennya sangat lengkap. PKS-nya ada, RPP (Rencana Pelaksanaan Program) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) sudah ada," ujar Tamen.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Nopian Andusti menyebutkan bahwa apa yang telah dicapai oleh KPPL Maju Bersama hendaknya menginspirasi kelompok lain untuk melakukan hal serupa.

"Saya harap ini juga menjadi pembelajaran dan inspirasi dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang lingkungan hidup, kehutanan dan perempuan," ujarnya.

Selain itu ia juga berharap agar capaian yang kini telah dilakukan oleh KPPL Maju bersama dapat bersinergis dengan program dana desa yang kini telah berjalan di desa-desa. "Jadi kita tidak serta merta mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja," singkat Nopian. (hcr)