Dewan Pantau Lelang Jabatan Eselon II

RBO, BENGKULU - Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu meminta proses lelang jabatan yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov), agar dapat benar-benar mencari pejabat yang berkualitas. Pasalnya, dari sinyalemen yang berkembang, pelaksanaan lelang jabatan selama ini hanya bersifat formalitas. Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto SE, MBA menyatakan, dugaan pelaksanaan lelang jabatan bersifat formalitas, karena ada yang sengaja dibatalkan dan juga terkesan mencari kesalahan dari calon pejabat yang tengah mengikuti tes, dan dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. “Kami pihak legislatif akan terus memantau proses lelang jabatan eselon II di lingkup Pemprov. Apalagi dari isu yang berkembang akhir-akhir ini, meski lelang jabatan merupakan hak dan kewenangan dari pihak eksekutif, untuk calon pejabat yang akan menduduki jabatan tertentu sudah ditentukan, tetapi karena menjadi persyaratan dalam aturan, harus mengikuti lelang jabatan dimaksud,” ungkap Suharto, Senin, (18/3). Lebih jauh Politisi Gerindra DPRD Provinsi ini kembali mengingatkan, agar Pemprov Bengkulu dalam melaksanakan lelang jabatan secara profesional dan bukan atas dasar kedekatan keluarga ataupun teman. Sehingga ketika calon pejabat tersebut menduduki jabatannya nanti, bisa benar-benar membantu pekerjaan Gubernur selaku kepala pemerintahan di Provinsi Bengkulu ini. “Kita menginginkan pejabat daerah bisa bekerja. Karena dari catatan kinerja birokrasi masih belum maksimal. Seperti, realisasi anggaran selalu menumpuk diakhir tahun,” terangnya. Selain itu ia juga menekankan kepada panitia lelang jabatan Pemprov Bengkulu untuk dapat mencari calon pejabat yang tepat dalam mengisi jabatan penting, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mengingat apabila pejabat yang terpilih untuk mengisi 17 jabatan eselon II yang tengah kosong nanti, diduga tidak tepat, dikhawatirkan pelaksanaan program infrastruktur yang tengah gencar dilaksanakan sekarang dan kedepannya oleh Pemprov Bengkulu, akan menjadi terhambat. Bahkan juga bisa tidak terlaksana nantinya. “Diharapkan, Pemprov dalam mencari calon pejabat yang berkualitas, agar tidak mengutamakan ASN di lingkup Pemprov saja. Melainkan juga bisa dari Kabupaten dan Kota. Artinya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon pejabat yang ada, asalkan sudah memenuhi aturan yang berlaku,” tegas Suharto. Sementara itu, dari Gubernur Bengkulu, Dr H. Rohidin Mersyah terkait proses lelang jabatan eselon II yang dilaksanakan saat ini, dia menegaskan dalam proses lelang jabatan eselon II saat ini, dari tiga kandidat yang lulus seleksi, artinya ketiga orang tersebut memang memenuhi kompetensi. "Artinya, ketiga-tiganya memang memenuhi kompetensi dan track record, maka nanti tinggal kita lihat dan itu merupakan kewenangan Kepala daerah dan pasti ada penilaian lainnya. Mungkin nanti kita lihat pengalamannya," tegas Gubernur. (idn)