Kompak, Seluruh Fraksi DPRD Tolak Semua Raperda BU

Kamis 21-03-2019,10:09 WIB
Reporter : radar
Editor : radar

Kepala OPD Pemrakarsa Malah Tak Hadir

RBO >>  ARGA MAKMUR >>  Untuk kali pertama dalam sejarah di Bumi Ratu Samban BU, semua Raperda yang diusulkan oleh Pemkab BU ditolak untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD BU. Dari pantuan RADAR BENGKULU, semua dari 7 Fraksi di DPRD BU, menyampaikan penolakan untuk mengesahkan Raperda Tentang Perubahan Kedua Perda RPJMD BU 2016-2021 yang disampaikan pemrakarsa lewat leading Sektor Bappeda BU.

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, NasDem, Gerindra, PAN, Fraksi PKPI, Merah Putih dan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani, semuanya menolak untuk mengesahkan Raperda tersebut. Sebab, bertentangan dengan aturan yang ada. Yakni masa berlaku Perda sebelumnya kurang dari 3 tahun lagi dan tak bisa dibuat Perda Perubahannya. Dewan BU dalam Pandangan Fraksi mereka menyampaikan rasa prihatin mereka ,atas rendahnya kualitas SDM Pemkab BU. Terutama para pejabat berkepentingan, soal penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi yang ada, sehingga moment untuk mengajukan Perubahan Kedua Raperda Tentang RPJMD BU ini akan menimbulkan persoalan bila tetap disahkan oleh DPRD BU.

‘’Hingga masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Perda tentang Perubahan RPJMD BU ini tidak dapat diubah lagi,’’jelas Pitra Martin, Juru Bicara Fraksi PKPI dalam pandangan akhir fraksi kemarin.

Senada dengan 6 fraksi lainnya, Slamet Waluyo Sucipto,SH juru bicara Fraksi Nasdem juga menyoroti tentang Raperda Pengolahan Sampah yang disampaikan di DPRD BU. Bagaimana Raperda ini mau ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah, jika Pemkab BU tidak memiliki instrumen dasar berupa Perda Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). ‘’Maka dengan sangat menyesal seluruh Fraksi di DPRD Menunda pengesahan Raperda Tentang Pengelolaan Sampah, sebelum adanya Perda RDTR,’’ ujar Slamet Waluyo.

Ada pemandangan miris dalam Rapat Paripurna DPRD BU kemarin. Meski ada Wakil Bupati BU Ari Septia Adinata,SE, namun Kepala Bappeda BU dan Kadis DLH BU sebagai OPP Pemrakarsa ,malah tak nampak batang hidungnya hingga Paripurna berkahir,dan ini disentil Dewan dalam rapat Paripurna kemarin.(bri)

Tags :
Kategori :

Terkait