Pemprov Minta Penambahan Kuota Solar

RBO, BENGKULU - Jajaran Pemda Provinsi Bengkulu bersama pihak PT Pertamina Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan jumpa pers terkait menanggapi kemacetan akibat Bahan Bakar Minyak Solar yang terjadi saat ini. Pasalnya diketahui beberapa SPBU yang ada di Provinsi Bengkulu kerap terjadi antrean untuk jenis bahan bakar solar sangatlah panjang. Bahkan sopir mobil angkutan barang rela menunggu hingga seharian.

Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah kemarin Senin (15/07) dalam pembahasannya, meminta agar membentuk tim untuk memantau permasalahan ini. Ia pun memerintahkan agar mencabut sistem zonasi pengisian solar dan kuota solar agar ditambah sementata. "Saya akan perintahkan untuk mencabut sistem zonasi yang ada. Selain itu meminta untuk menambah kuota solar sementara," terangnya kemarin.

Jika memang ada oknum yang sengaja melakukan penimbunan solar untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, pihaknya akan langsung memberikan sanksi yang tegas. Ia pun meminta agar masyarakat dapat melaporkan jika melihat adanya penyaluran diluar aturan yang ada. "Masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika memang ada penyaluran di SPBU yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan kami sanksi," tambahnya.

Sales Eksekutif Retail PT. Pertamina Bengkulu Riza Rahmat menyampaikan, jika per tanggal 1 Juli pihaknya telah menambahkan kuota BBM jenis solar sebanyak 25 % atau 242 kilo liter per hari di setiap SPBU di Provinsi Bengkulu.

“Kami sudah menambahkan kuota BBM jenis solar dan kami berharap pemerintah dan pihak terkait melakukan pengawasan terhadap semua SPBU untuk menyelidiki apakah kuota solar yang ditambah benar-benar diperuntukkan untuk pihak industri atau ada oknum yang bermain,” ujarnya.

Sementara itu mengenai hal ini, pihak Pertamina Pusat belum bisa menjelaskan secara pasti. Karena, sebagaimana dikatakan Rifky Rakhman Yusuf, Region Manager Communication & CSR Pertamina Sumbagsel menurutnya hal tersebut diatur oleh Pemerintah Provinsinya. "Kalau yang Premium dan Biosolar atau solar itu kan diatur oleh Pemprov-nya. Jadi memang hanya di beberapa SPBU saja yang terpilih untuk memasok bahan bakar tersebut. Hal itu terkait dengan arus lalu lintas dan sebagainya," kata dia lewat sambungan telepon di Jakarta.

"Tapi kalau untuk ketersediaan sih tidak masalah. Hanya saja pembagiannya. Itu tergantung Pemprov," lanjutnya.

Di kesempatan sama dijelaskan juga bahwa BBM bersubsidi juga tengah dikurangi. Sehingga ada kemungkinan Pemerintah Pusat menekan Biosolar. "Di Sumatera memang dari Pemprov-nya yang memiliki obligation dan sepertinya memang Pemerintah Pusat ingin menekan subsidi kali ya. Karena kan kalau BBM bersubsidi itu memiliki pagu. Bisa saja mereka sedang aware dengan angka tersebut. Seperti hal-nya Premium di daerah Lampung," tutupnya. (Bro)