Serukan Perdamaian Papua, Aswaja Aksi Damai di Gedung DPRD Provinsi

Dempo : Musuh Kita Kesenjangan Sosial

RBO, BENGKULU - Organisasi Pemuda Ahlus-Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) Bengkulu menggelar aksi damai terkait perdamaian yang terjadi di tanah Papua. Aksi ini digelar depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu kemarin Rabu (04/09). Dalam aksi tersebut mereka mengecam keras terkait isu sara yang terjadi. Selain itu, mereka meminta jajaran legislatif mendorong penangkapan atas otak pelaku kerusuhan yang terjadi di Papua.

Ketua Organisasi Aswaja Bengkulu, Bayu Sugara meminta Pemerintah turut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara perbedaan ras tersebut. Pasalnya, peristiwa kerusuhan terjadi beberapa waktu lalu menyita perhatian publik. "Aksi damai ini untuk menyuarakan terhadap poin -poin mendamaikan Papua. Bengkulu salah satu Provinsi yang setuju terhadap perdamaian Papua. Kita meminta stop provokasi sara. Selain itu tangkap provokator dan elemen yang mengganggu daerah Papua saat ini," ujarnya.

Sementara itu, menurutnya saat ini untuk berkomunikasi saja terhadap masyarakat yang ada di Papua sangat sulit. Pihaknya pun meminta menangkap pelaku utama dalam kerusuhan yang merusak keutuhan NKRI.

"Kita ketahui Kantor DPRD tersebut sempat dibakar. Selain itu disayangkan komunikasi tidak bisa lagi berhubungan karena Kantor PT Telkom pun terbakar. Banyak kita ketahui juga ada daerah yang terlibat dalam kerusuhan ini, sehingga aksi damai ini kami mengeluarkan pernyataan sikap untuk anggota DPRD Provinsi yang ada. Jika memang ini tidak dilanjuti, maka kami akan menggelar aksi besar kembali," tambahnya.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dempo Xler yang menerima aksi tersebut menyampaikan, pihaknya pun mendukung untuk mendorong perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pihaknya tidak ingin adanya perbedaan terhadap suku ras. Menurutnya, permasalahan yang terjadi bukan adanya rasisme, namun kesenjangan kebutuhan sosial yang ada saat ini.

"Karena musuh kita bukan suku dan agama, namun kesenjangan sosial. Harapannya agar Pemerintah tegas menangkap pelaku utama kerusuhan tersebut. Kedua, mendukung penuh agar jajaran Polri dan TNI menyelesaikan perkara ini dengan persuasif. Melalui Ketua Adat, baik Kepala Suku hingga pemuka agama," terangnya.

Ia pun menambahkan, jajaran Pemerintah agar dapat memperhatikan permasalahan Papua saat ini. Pihaknya khawatir jika hal ini terus berlarut, maka Papua dapat terjadi referendum seperti Timor Leste. Kemudian diharapkan dapat mengirim duta agama di setiap Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pesan positif, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

"Kita meminta fokus mengurus Papua. Nantilah mengurusi hal lainnya. Karena ini mendesak. Jangan sampai isu ini sampai ke internasional. Jangan sampai isu ini menjadi Papua referendum seperti Timor Leste karena banyak kepentingan asing. Yang keempat, semua agama mengirim duta menyampaikan pesan kebaikan. Hal ini tentu dapat memberikan sikap positif nantinya, sehingga tidak terprovokasi. Intinya, kita siap bersama- sama untuk mempertahankan Papua," imbuhnya. (Bro)