P2TP2A Butuh Rumah Aman

RBO, KEPAHIANG - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kepahiang membutuhkan rumah aman sebagai sekretariat khusus pendampingan anak yang menjadi korban pencabulan dan pelecehan seksual. Saat ini P2TP2A yang diketuai oleh Wakil Bupati Kepahiang, Netti Herawati, S.Sos tersebut tengah menyusun petugas yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat ini.

Menurut Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kepahiang, Linda Rospita, SH, MH setelah struktur petugas P2TP2A ini dibentuk, tentu membutuhkan fasilitas, seperti sekretariat untuk dijadikan rumah aman untuk memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban asusila dan pelecehan seksual. "Sekarang nama-nama petugas sudah kita susun, nanti kita rapatkan lagi, sebelum para petugas itu dikukuhkan, Kalau ketuanya saat ini adalah wakil bupati Kepahiang ibu Netti Herawati," terangnya.

Dia berharap, dengan adanya petugas P2TP2A ini nantinya, bisa melakukan pencegahan sehingga kasus pencabulan terhadap anak bawah umur di Kabupaten Kepahiang ini bisa diminimalisir. Mungkin, dengan melakukan sosialisasi turun langsung di tengah-tengah masyarakat. Selain dari itu, juga memberikan pendampingan mental kepada anak yang menjadi korban pencabulan dan asusila. "Kita di dinas DPPKBP3A ini anggarannya terbatas untuk melakukan sosialisasi. Tetapi, kita tetap masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi pencegahan," jelas Linda.

Dijelaskan Linda, beberapa waktu lalu satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setiap kelurahan dan Desa se Kabupaten Kepahiang sudah dikukuhkan langsung oleh Gubernur Bengkulu. Menurutnya, Satgas PPA tersebut dinilai belum mengetahui apa tugas pokok dan fungsinya sebagai Satgas PPA. "Setelah dikukuhkan, hingga saat ini mereka tidak ada yang namanya bimbingan teknis. Jadi, mereka juga sedikit binggung apa tugas yang harus mereka lakukan. Seharusnya, masing-masing Desa menganggarkan untuk bimbingan teknis (Bimtek) petugas Satgas PPA tersebut. Kan setiap desa ada anggaran pemberdayaan masyarakat Kades harus memanfaatkan anggaran itu," demikian Linda.(ide)