Warga Tuntut Kontribusi Nyata PLTA Musi

RBO, KEPAHIANG - Warga masyarakat di Desa Tanjung Alam dan Desa Air Hitam Kecamatan Ujan Mas menuntut kontribusi nyata PLTA Musi Ujan Mas. Hampir satu tahun bencana banjir merendam kedua desa berlalu, perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tidak menunjukan rasa kepedulian serius kepada masyarakat terkhusus para korban banjir yang kehilangan tempat tinggal, hewan ternak bahkan lahan pertanian rusak.

PLN UPDK Bengkulu selaku pengelola PLTA Musi, hanya sebatas memberikan makanan cepat saji dan sedikit beras untuk para korban saja, tanpa ada tindak lanjutnya. Kepedulian lanjutan yang seharusnya jadi tanggung jawab perusahaan, tidak pernah dilakukan seperti penyedian perahu karet untuk evakuasi jika sewaktu-waktu bencana terjadi, serta pembuatan titik kumpul dan jalur evakuasi bencana sampai saat inipun tidak ada. "Penanganan pasca banjir apa? ini sudah hampir satu tahun pak. Masyarakat bertanya kepada kami (Kades, red) apa yang diberikan perusahaan besar ini. Bahkan kalau hujan warga tidak bisa tidur, selalu dihantui rasa takut akan air meluap lagi tapi apa tidak ada kepedulian untuk mengobati rasa takut masyarakat ini," tegas Kades Tanjung Alam Feri.

Warga Tanjung Alam dan Air Hitam yang selalu menjadi korban banjir setelah adanya bendungan PLTA Musi sangat kecewa dengan perusahaan milik negara tersebut. Karena, seharusnya keberadaan perusahaan BUMN bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat bukan menimbulkan kesengsaraan kepada rakyat. "Masyarakat ini, sangat menunggu kepastian apakah dilakukan atau tidak tuntutan warga, ini juga sudah ada kajian dari Unib tapi belum juga akan kejelasan dari PLTA akan melaksanakan tuntutan warga," tambah Arpan Kades Air Hitam.

Lanjutnya, wargapun meragukan jika PLN UPDK Bengkulu akan melaksanakan rekomendisi tim Unib secara keseluruhan, terutama dipoin terakhir rekomendasi agar melakukan pembebasan lahan. Terlebih, jabatan manager PLN UPDK Bengkulu acap kali berganti pasca musibah banjir melanda, kemudian menunjuk manager baru yang akhir memiliki alasan masih baru belum dapat berbuat banyak seperti hal yang sudah terjadi tahun-tahun lalu. "Disinilah kami mengharapkan peran pemerintah dan DPRD agar mencari solusi terbaik, jika nantinya tidak ada kejelasan dari PLTA," tegas Arpan.

Disisi lain, Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP mendesak PLN UPDK Bengkulu bersungguh-sungguh menjalankan semua rekomendasi tim Unib. Terlebih, pada poin pembebasan lahan yang sangat dinanti masyarakat sebab warga di Desa Air Hitam dan Tanjung Alam sudah tidak memiliki kenyamanan karena dihantui musibah banjir. "Ini bicaranya psikologi masyarakat, jadi pak Nyoman harus benar-benar diproses ini. Usulan untuk pembebasan lahan seperti direkomendasi tim Unib harus disampaikan kekantor Pusat bapak yang katanya di Palembang. Jadi pak Nyoman berusaha, kami pemerintah dan DPRD juga berusaha tentu nantinya akan ada hasilnya. Kalau tidak diproses yang tidak akan ada hasilnya pak," terangnya.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melalui BPBD tengah berupaya mendapatkan anggaran untuk perbaikan kerusakan lahan karena terjadi bencana tahun lalu diwilayah Desa Tanjung Alam dan Air Hitam. Tentunya, upaya pemerintah mendapatkan anggaran pusat bukan untuk relokasi permukiman masyarakat, tetapi untuk memperbaiki kerusakan lahan persawahan dan perkebunan masyarakat, jadi komitmen untuk relokasi desa masih berada ditangan PLN UPDK Bengkulu. "Pemerintah berusahan, maka PLN UPDK Bengkulu harus terus berjuang, agar masyarakat tahu kalau hasil kajian dan hasil hearing kita di DPRD lalu disampaikan oleh PLN UPDK Bengkulu kepusat, suratnya ditembuskan kedesa dan DPRD juga supaya sama-sama tahu kalau benar-benar usulan itu diproses," ungkap Windra.

Sementara, Manager PLN UPDK Bengkulu I Nyoman Buda mengatakan jika pengadaan perahu karet, jalur evakuasi hingga titik kumpul bisa diberikan melalui dana CSR. Namun, lagi-lagi petinggi PLN itu berdalih dana CSR dapat diproses bila adanya proposal permintaan dari masyarakat atau desa. "Ya CSR itu bisa diproses kalau ada proposal permintaan, ini nanti bisa kita tindak lanjuti melalui program CSR," ujar Nyoman Buda.

Ia mengatakan rekomendasi tim Unib akan disampaikan kepada pimpian pusat PLN dalam waktu dua minggu kedepan, namun untuk kepastian pelaksanaan secara keseluruhan Nyoman Buda tidak bisa memberikan jawaban secara gamblang. Tetapi, terkait dengan ketakutan warga jika akan adanya pergantian manager baru, maka tidak akan merubah apa yang sudah dijalankan bersama. "Kalau ada manager baru, tentu tidak akan berupaya tahapan semua keputusan ini akan dilanjutkan karena sudah jadi komitmen perusahaan," demikian Nyoman Buda.(ide)