Dewan Rela Pokir Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19

RBO, MUKOMUKO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE mengatakan, pihaknya selaku lembaga legislatif, siap mensuport pihak eksekutif melakukan penanganan wabah virus corona atau covid-19 di daerah ini. Khususnya mengenai kebutuhan anggaran.

Katanya, ia sudah mengetahui, eksekutif telah menyisir mata anggaran yang ada di APBD Mukomuko tahun 2020, untuk digeser ke pembiayaan penanganan virus corona. Pemkab Mukomuko baru mendapatkan anggaran Rp 6,8 miliar.

"Itu realokasi tahap pertama. Baru didapat Rp 6,8 miliar. Dana tersebut masih difokuskan kepada kebutuhan satgas dan tim medis. Khususnya kebutuhan alat pelindung diri (APD)," kata Ali menerangkan kemarin.

Katanya, tidak menutup kemungkinan, ke depan, Pemkab Mukomuko masih membutuhkan dana yang jauh lebih besar dari sebelumnya untuk penanganan wabah covid-19 di daerah ini. Artinya akan ada realokasi anggaran kembali. Dan eksekutif harus menyisir kembali anggaran yang berpotensi digeser untuk penanganan virus corona.

Melihat kondisi itu, kata Politisi Golkar ini, seluruh anggota dewan Kabupaten Mukomuko telah sepakat, siap mengalihkan kegiatan pokok fikiran (pokir) atau aspirasi dewan, digeser untuk kegiatan penanganan covid-19.

"Kami dari dewan sepakat mengatakan kepada eksekutif dan masyarakat, jangan ada kata kekurangan dana untuk penanganan virus corona ini," beber Ali.

Dijelaskannya, pada APBD Mukomuko tahun 2020 ini, setiap dewan, telah mengalokasikan dana aspirasi untuk kepentingan masyarakat, masing-masing sebesar Rp 1 miliar. Artinya, sambung Ali, ada dana Pokir sebanyak Rp 25 miliar yang berpotensi dapat digunakan untuk kepentingan mendesak, yakni penanganan virus corona.

"Akan tetapi, kami harap, masyarakat khususnya konstituen masing-masing anggota dewan dapat memaklumi, apabila ada janji pembangunan dewan yang tertunda. Karena penanganan covid ini kepentingan menyeluruh, bukan per Dapil saja. Bahkan penaganan covid-19 ini menjadi kepentingan bangsa kita," sampai Ali.

Ditambahkan Ali, katanya, ia sudah mendapat laporan dari pihak eksekutif, untuk realokasi tahap kedua ini nanti, setidaknya dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 13 sampai Rp 14 miliar.

"Dana yang tahap kedua ini direncanakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial, insentif tenaga medis dan lain-lain," demikian Ali. (sam)