Diduga Jadi Ajang Kampanye, Pembagian Kartu BPJS Jadi Sorotan Publik

RBO, SELUMA - Sejumlah pihak menyayangkan langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD dari salah satu di Seluma, yakni NG yang membagikan kartu BPJS di Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat pada Senin (19/10).

Bahkan, hal itu menjadi sorotan, lantaran dalam mekanisme pembagiannya diduga sebagai ajang kampanye salah satu pasangan calon Bupati Seluma. Salah satunya muncul dari salah satu anggota DPRD Seluma yang juga ketua Fraksi Nasdem, Tenno Hikal S.Sos.

"Ini sudah menyalahi aturan. Seharusnya dari dinas kesehatan yang membagikan dan anggota DPRD hanya mengawal dan menyaksikan. Sangat disayangkan lagi mengapa dari Dinas Kesehatan membagi secara massal di bulan Oktober ini. Kalau bukan untuk ajang politik atau berkampanye," sesal Tenno Hikal S.Sos, Selasa (20/10).

Tenno meminta kepada kepala Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut. "Bagai mana bisa seorang anggota DPRD pegang kartu BPJS sebanyak itu untuk dibagikan langsung dengan masyarakat apa lagi bukan dapil dia. Seharusnya kartu BPJS di bagikan melalui Dinkes. Kok ini dibagi oleh anggota DPRD yang notabene jadi tim pemenangan Paslon dan bukan dapil dia," sampainya lagi.

Tenno juga menambahkan agar kepala dinas atau pihak terkait memberikan sanksi kepada jajarannya yang sudah menyalahgunakan wewenang. "Kami meminta Kadinkes untuk memberi sanksi pada jajaranya yang sudah menyalahgunakan wewenang.

Selain dikenakan sanksi, Kartu BPJS yang sudah dibagikan di Lubuk Lagan oleh oknum aggota DPRD itu, agar ditarik lagi, yang kemudian biar dibagikan oleh petugas dari Dinkes yang mendapat SPT dari Kadis Dinkes. Sebaiknya dalam membagikan ulang, agar di dampingi pimpinan atau anggota DPRD Dapil 1," tegasnya.

Sementara itu, terkait hal itu Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawaludin S.Sos masih akan mempelajari dan menelusuri hal tersebut. "Kami akan konfirmasi kepada pengelola program untuk menelusuri dari Puskesmas mana itu. Dan dari mana mendapatkan kartu yang dibagikan tersebut," singkatnya.

Ketua Bawaslu Seluma, Yefrizal SE mengaku telah menerima informasi tersebut. Namun pihaknya menyarankan jika ada pelanggaran kampanye politik, agar dapat disampaikan aduan secara tertulis dibuktikan dengan bukti yang ada agar dapat ditindaklanjuti. (0ne)