Komisi IV akan Panggil Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu

Dempo Xler : Itukan Dana APBN, Kita Tanyakan Apa Sebab Tidak Cair

RBO <<< BENGKULU  <<<  Tunjangan Profesi Guru (TPG) sertifikasi triwulan keempat tahun 2020 saat ini belum juga cair. Bahkan perwakilan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu, telah menyambangi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov untuk mempertanyakannya. OPD tersebut, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu.

Sekretaris Umum PGRI Provinsi Bengkulu, Bimas Yanto mengatakan, TPG sertifikasi untuk guru SMA/SMK/SLB di 10 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu ini yang belum cair tersebut terhitung 3 bulan, dengan besaran gaji pokok Rp 4 sampai 5 juta per bulan.

Apalagi info yang diperoleh secara nasional, memang ada kejadian kurang bayar. Seperti 1 bulan. Tapi masalahnya, di Provinsi Bengkulu selama 3 bulan yang belum dibayarkan. “TPG sertifikasi itu sangat dibutuhkan. Terlebih di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini tugas guru menjadi lebih berat. Lantaran tidak semua siswa itu bisa mengikuti belajar daring, sehingga harus dilakukan dengan cara lain, yang tentu saja tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19)," beber Bimas Yanto.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler S.IP, M.AP ketika menyikapi TPG guru untuk triwulan tiga belum dibayarkan Pemprov mengaku, dalam waktu dekat akan menggelar hearing dengan pihak Dikbud Provinsi. Mengingat sepengetahuan pihaknya anggaran dananya sudah ada, namun belum dibayarkan. “Dari pemanggilan pihak Dikbud nanti, akan diketahui penyebab belum cairnya TPG triwulan ketiga tersebut. Apalagi anggaran dana bersumber dari APBN tahun 2020 lalu,” kata politisi PAN ini pada radarbengkuluonline.com, kemarin (10/1).

Dibagian lain, Sekda Provinsi Bengkulu Drs H. Hamka Sabri, M.Si ketika dikonfirmasi terkait masalah dimaksud mengaku bakal segera berkoordinasi dengan OPD teknis, khususnya BPKAD.

“Sejauh ini saya belum menerima laporan. Meski demikian akan segera dikoordinasikan, sehingga pokok permasalahannya sampai TPG belum cair bisa diketahui,” kata Sekda. (idn)