Ranwal RPJMD, Ini Masukan Sekaligus Rekomendasi DPRD Provinsi

Sumardi : Kita Ingatkan Jangan Sekedar Dokumen Belaka, Tapi Dikerjakan

RBO >>>  BENGKULU >>>  Hasil dari pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 disikapi anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Drs H. Sumardi MM menyampaikan, apa yang menjadi masukan sekaligus rekomendasi dewan terhadap Ranwal yang memuat visi misi, serta program pembangunan Bengkulu dibawah kepemimpinan Gubernur serta Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin-Rosjonsyah harus dilaksanakan. Jangan di atas kerja saja.

“Dari Ranwal RPJMD yang disampaikan ke DPRD, setelah kita bahas selama dua hari, banyak masukan-masukan serta rekomendasi dari anggota DPRD. Seperti untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, itu wajib diikuti dengan aplikasi menggunakan system online sama dengan system perizinan terpadu. Kenapa seperti itu? Itu guna meminimalisir kebocoran-kebocoran yang masih banyak terjadi di luar pemberitaan,” ungkap Sumardi saat diwawancarai radarbengkuluonline.com sedang bersama anggota dewan Provinsi Bengkulu lainnya diruang rapat DPRD, Selasa (20/4).

Dicontohkan oleh Ketua Komisi III yang juga Ketua Fraksi Golkar Povinsi Bengkulu ini, terkait pembelian serta penjualan bahan bakar minyak perusahaan, dimana mereka sudah janji, bahwa nanti yang membayar pajak. Padahal itu sudah menjadi tanggungjawab pembeli. Penjual tidak membayar pajaknya, pembeli merasa sudah membayar pajak tersebut.

“Tapi kalau semuanya sudah menggunakan system online, maka hal-hal seperti itu bisa dimonitoring setiap saat, bisa perminggu, permenit, perjam dan perbulan. Kemudian begitu juga dengan pajak air permukaan, dengan system online nanti akan ketahuan siapa yang bayar, siapa yang tidak bayar. Kalau kita masih dengan system manual seperti sekarang, maka susah untuk mengawasinya. Dan rawan terjadi kebocoran terhadap pendapatan daerah. Setelah itu semua, baru dewan merekomendasikan untuk belanja. Dimana untuk belanja ini, dalam Ranwal RPJMD diharapkan harus disinkronkan dengan indikator kemampuan keuangan, dengan kemampuan kinerja penyelenggara pemerintahan. Lalu sinkronisasi, antara mana yang harus dimasukkan menjadi program prioritas dan isu-isu strategis nasional. Sebab itu, dari 18 program yang disampaikan harus disinkronkan dengan program nasional yang belum tentu ada termasuk dalam RPJMD. Kalau tidak dimasukkan dalam RPJMD, maka program tambahan itu istilahnya. Tapi yang terpenting dari semua itu, apa yang tertulis didalam Ranwal RPJMD ini hendaknya bukan sekadar dokumen belaka. Yang kita mau itu, apa yang tertulis di RPJMD itu yang benar-benar akan dilaksanakan dan apa yang jadi prioritas itu yang dikerjakan, itu yang dibiayai. Jangan sampai misalnya seolah-olah diprioritaskan, tapi realisasinya hanya ada satu event pariwisata. Jika demikian, itu bukan pengungkit ekonomi skala macro, itu hanya pengungkit ekonomi skala mikro saja dan hanya mengungkit ekonomi daerah satu dua hari saja,” tegas Sumardi.(idn)