KKP Diminta Bagi Rata Program ke Daerah

RBO >>>  BENGKULU >>>  Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat teknis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai pelaksanaan program kerja 2021 dan rencana kerja 2022 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, baru-baru ini.

Senator muda Indonesia asal Bengkulu, Hj Riri Damayanti John Latief, S.Psi, MM, mengungkapkan, melalui rapat teknis tersebut, DPD RI dan KKP sepakat untuk menjalin kerjasama dengan lebih erat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi Covid-19 menjelang berakhirnya Triwulan II 2021.

"Ada 56 program prioritas yang dicanangkan oleh KKP tahun 2021 ini. 30 program diantaranya buat daerah. DPD minta program-program ini dibagi secara adil ke seluruh daerah. Terutama untuk daerah yang punya kawasan pesisir yang panjang," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief, kepada radarbengkuluonline.com kemarin (25/5).

Lebih lanjut dikatakannya, Komite II DPD RI mendukung Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan anggaran KKP untuk Tahun Anggaran 2022 agar penugasan pelaksanaan pekerjaan pada Program Prioritas Nasional lebih optimal. Termasuk program kerja KKP yang bakal dilaksanakan di daerah.

"DPD RI membahas program-program tersebut dalam sebuah tim teknis yang telah terbentuk. Kepentingan terbesar DPD dalam perkara ini adalah mengawal agar pendistribusian program KKP lebih lebih merata dan adil di semua provinsi di Indonesia."

Secara khusus pihaknya telah menginventaris berbagai program penting yang dibutuhkan Bengkulu untuk meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan terhadap perekonomian. Seperti bantuan pengembangan budidaya perikanan untuk sedikitnya 126.497 pembudidaya.

"Bengkulu punya potensi kemaritiman yang luar biasa yang tersebar bukan hanya di sepanjang garis pantai, tapi juga di pulau-pulaunya. Sayang beribu sayang belum tergarap dengan maksimal karena minimnya sarana dan prasarana yang ada." Adapun

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam rapat teknis ini mengutarakan apresiasi atas kerja sama yang selama ini sudah terjalin baik antara DPD RI, khususnya antara Komite II dengan KKP.

Sekjen KKP, Antam Novambar, mengungkapkan bahwa prioritas KKP 2021-2024 yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) perikanan tangkap.

PNBP itu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor didukung riset kelautan dan perikanan, pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Antam menambahkan, nilai PNBP dari sektor kelautan dan perikanan paling sangat jauh dibandingkan dengan PNBP dari sumber daya alam lain. Misalnya pertambangan, gas, minyak, kehutanan maupun panas bumi selama lima tahun terakhir dengan total sekira Rp 600 miliar. (idn)