PAD Bengkulu Selatan Baru Terealisir 52 Persen

RBO >>>  MANNA >>>  Pemda Bengkulu Selatan melakukan rapat koordinasi untuk melihat pendapatan Bengkulu Selatan tadi siang. Mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dari PAD yang sah. Untuk triwulan II sampai bulan Juni, Pendapataan Asli Daerah(PAD) Bengkulu Selatan baru mencapai 52 persen. Dan masih jauh dari target yang ditentukan.

Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin.,S.Sos mengatakan, pihaknya akan melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar nantinya semua wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak sebagai PAD Bengkulu Selatan. "Adapun kendala yang kita hadapi untuk pencapaian target ini, adanya sumber - sumber PAD yang regulasinya sudah ada, tetapi tidak mau mengeluarkan pajak dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami meminta setelah diidentifikasi sumber - sumber tersebut harus digali dan menyelesaikan persoalan yang ada," ucap Rifai di ruang rapat Jumat (13/08).

Contoh, untuk pajak pengusaha burung walet yang sampai saat ini masih kosong. Pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif serta meminta dari pengusaha untuk jujur. Karena PAD yang didapat ini akan kembali kepada masyarakat Bengkulu Selatan. Nantinya PAD bisa digunakan di berbagai sektor. Baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, bahkan sarana sosial yang digunakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

"Adalagi seperti pajak dipertambangan,yang sedikit tidak terpantau. Bukan kita suuzon, hasil tambang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Untuk itu, kita berusaha menyadarkan setiap usaha untuk proaktif. Seperti yang mempunyai kuari, penambang batu dan sebagainya," papar Dia.

Untuk saat ini, PAD yang sangat sedikit capaiannya ada di Dinas Pariwisata, disisi pajak hiburan dan perhotelan yang diakibatkan adanya pandemi Covid -19. Apalagi adanya PPKM yang mengurangi kunjungan masyarakat ke tempat - tempat wisata.

Adapun persoalan klasik capaian pajak dan retribusi ini terjadi karena tingkat kesadaran yang kurang. Keterbatasan SDM, kuranganya sarana prasarana pendukung, belum optimalnya dalam updating dan pemutakhiran, serta belum memadai dukungan operasional.

"Tetapi kami sebagai Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan kepada seluruh OPD terkait bagaimana cara kita untuk melakukan pencapaian PAD ini. Karena PAD ini sangat besar keuntungannya untuk kemajuan Bengkulu Selatan," pungkas Rifai. (afa)