Kenaikan Pupuk Harus Ada Solusi  Konkrit Pemerintah

radarbengkuluonline.com, BENGKULU- Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu harus memberikan solusi konkrit untuk petani seiring dengan naiknya harga pupuk  subsidi ataupun non subsidi. Demikian disampaikan Ketua Umum DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bengkulu, Moch. Gustiadi S. Sos, kemarin (16/1).

Menurutnya, kenaikan harga pupuk  yang subsidi dan non subsidi yang berlaku sejak akhir tahun 2021 menyebabkan para petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Ditambah lagi kondisi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda, dimana telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian para petani.

BACA DULU: 4 Harimau Itu Betah Tinggal di Pemukiman Warga Mukomuko "Jadi bagaimana petani bisa membeli pupuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah. Makanya kita mendorong Pemda di Provinsi Bengkulu dapat memberikan solusi konkrit agar petani tetap bisa memenuhi kebutuhan pupuk yang semata-mata untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian ataupun perkebunan mereka," ungkap Ketua DPD HKTI Provinsi Bengkulu Gustiadi kemarin (16/1).

Disisi lain, Edi Tiger sapaan akrab Ketua HKTI Provinsi Bengkulu ini menyampaikan, kenaikan harga pupuk  subsidi dan non subsidi ini memberikan pengaruh terhadap inflasi pada komoditas pangan. "Sehingga akhirnya juga memberikan dampak pada pendapatan petani berada di bawah standar impas, dan ini bakal terjadi sampai beberapa bulan kedepan jika tidak ada jalan solusi yang tepat."

BACA JUGA: 100 Pelajar Bengkulu Akan Nikmati Beasiswa dari Gubernur Lebih jauh dikatakannya, berdasarkan fakta itu Pemda harus mengambil langkah strategis, setidaknya kenaikan harga pupuk ini tidak membuat petani makin merana. "Misalnya bagaimana Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan berkoordinasi produsen pupuk, supaya harga pupuk tidak memberatkan petani," katanya.

Sebelumnya, Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas TPHP Provinsi, Helmi Yulendri menyampaikan, kenaikan harga pupuk memang menjadi salah satu keluhan petani.

"Tentunya kita menilai keluhan itu wajar, mengingat daerah kita ini memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang cukup besar," ujar Helmi. (idn)