Pemda Diminta Segera Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu tampaknya harus bergerak cepat dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng (Migor) yang saat ini masih terjadi. Terlebih dampak dari kelangkaan itu warga tampaknya mulai kesal dan kecewa, hingga mengancam bakal memboikot Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit agar tidak bisa keluar dari Provini Bengkulu.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip mengatakan, dirinya juga sudah mendengar kabar ancaman dari beberapa kelompok warga tersebut. "Namun kita tetap berharap kalangan warga tetap dapat menahan diri. Karena, bagaimanapun juga penjualan CPO tersebut memiliki dampak terhadap perekonomian di daerah kita," ungkap Yurman, kepada radarbengkuluonline.com Selasa (15/3).

Meskipun demikian, lanjut Yurman, pihaknya mendesak agar Pemda di Provinsi Bengkulu ini dapat bergerak cepat dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng ini. "Apalagi daerah kita kaya akan keberadaan kelapa sawit. Dan tidak salah ketika ada warga yang beranggapan masa ayam mati di lumbung padi," ujar anggota DPRD provinsi dari Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini.

Menurutnya, dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng, Pemda bisa mengambil dua langkah. Baik itu yang bersifat jangka pendek seperti melakukan operasi pasar dan lainnya. Serta, jangka panjang dengan membangun industri hilir CPO atau minyak kelapa sawit menjadi produk seperti minyak goreng. Mengingat persoalan ini tidak bisa disepelekan.

"Percuma kita kaya kelapa sawit dan produksi CPO, tapi minyak goreng tetap langka. Maka dari itu, Pemda dinilai perlu melakukan tindakan ataupun terobosan untuk menyikapinya. Jangan giliran Pilkada dan Pemilu saja menjanjikan bakal dibangun pabrik minyak goreng, tapi faktanya nol besar. Itu sama saja membohongi rakyat," tegas Politisi Partai Perindo ini.

Lebih jauh dikatakannya, kelangkaan minyak goreng yang sejauh ini menjadi keluhan warga, secara tegas pihaknya meminta Pemda segera mengambil berbagai langkah konkrit. "Dengan kata lain ini harus diperhatikan betul. Terlebih ini juga menjadi masalah nasional. Kalau seperti ini bagaimana bisa kita menciptakan Indonesia sejahtera," singkat Yurman. (idn)