MENGAPA kini pemerintah ''berani'' menyisihkan ratusan triliun APBN untuk subsidi BBM?
Bukankah pemerintah Jokowi awalnya menyiratkan kebijakan antisubsidi? Sampai-sampai medsos berani mengecam pemerintahan SBY sebagai penghambur APBN untuk subsidi? Kita memang bukan Amerika. Yang membiarkan BBM ikut harga pasar. Sampai anak saya yang lagi di Amerika perlu kirim foto dari stasiun pengisian BBM. Itulah foto display harga BBM hari itu: 5 dolar/galon. Naik hampir 100 persen dibanding zaman Donald Trump jadi presiden. Kalau BBM kita dilepas ke pasar, harga premium juga akan naik dua kali lipat. Dari harga sekarang. Mungkin memang tidak akan ada demo. Tapi kenaikan itu akan mendorong inflasi sangat tinggi. Saya menengarai pemerintah sekarang lebih takut ke inflasi daripada ke demo mahasiswa. Amerika tidak takut inflasi. Saat ini inflasi Amerika yang tertinggi dalam sejarah 50 tahun. Amerika memiliki cara tersendiri untuk mengendalikan inflasi: menaikkan suku bunga. Bukan dengan cara mengintervensi harga. Akibatnya negara seperti Indonesia terkena imbas. Rupiah melemah hari-hari belakangan. Kemarin hampir kembali mencapai Rp 15.000/dolar. Sebenarnya ada rahasia lain di balik inflasi itu. Statistik menunjukkan setiap kali harga BBM naik tingkat kemiskinan ikut naik. Inflasi memang berarti berkurangnya gaji. Juga pendapatan petani padi. Gajinya tidak turun tapi harga-harga naik. Itu harus disebut gaji turun. Maka tidak mudah bagi seorang presiden memutuskan menaikkan harga BBM. Pun bila akibatnya harus menambah subsidi. Apalagi sekarang ini. Meningkatnya angka kemiskinan akan sangat sensitif. Mendekati Pemilu. Apalagi sudah ada yang mengungkapkan data secara kritis: selama 8 tahun pemerintahan Jokowi, penurunan angka kemiskinan hanya 1,5 persen. Dibanding Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, prestasi itu yang paling rendah. Harga minyak mentah dunia sekarang ini memang sangat tinggi: USD 100 per barel. Maka kalau harga BBM terus dipertahankan angka subsidinya bisa Rp 500 triliun. Kalau pun subsidinya sebesar itu, kita jangan pernah mengejek Jokowi. Sekarang maupun kelak. Itu memang pilihan yang amat sulit. Ingatlah statistik tadi: setiap kali harga BBM dinaikkan, tingkat kemiskinan ikut naik. Para ekonom memang akan selalu bilang: subsidi BBM itu salah sasaran. Pemilik mobil kok disubsidi. Tapi statistik berbicara seperti itu tadi. Belum pernah terjadi kenaikan BBM yang tidak membuat kemiskinan naik. Saya bukan ekonom, tapi misteri di statistik tersebut harus ada bahasan teori ekonominya. Memang tidak apa-apa tingkat kemiskinan naik. Katakanlah naik 2 persen. Demi penurunan subsidi. Tapi itu hanya boleh terjadi kalau usaha penurunkan kemiskinan sebelumnya sudah mencapai 6 persen. Masih bisa ''untung'' 4 persen. Tapi di saat penurunan kemiskinan hanya 1,5 persen tambahan 2 persen akibat kenaikan BBM membuat kita ''rugi'' 0,5 persen. Saya sangat memahami sulitnya pengambilan keputusan sekarang ini. Subsidi atau inflasi. Anda masih ingat: harga minyak mentah sekarang ini bukan yang tertinggi. Harga itu pernah mencapai 112 dolar/barel. Yang membuat pemerintah tetap tenang adalah: uangnya ada. Yakni dari kenaikan harga batu bara di pasar internasional. Gila-gilaan. Durian runtuh dari batu bara ini cukup untuk menambal subsidi BBM. Sedang durian runtuh dari sawit lebih dari cukup untuk menambal subsidi pangan. Pemerintah Jokowi memang seperti direstui alam. Dua komoditas ekspor kita luar biasa hebatnya: batu bara dan sawit. Ditambah nikel. Curah hujan juga sangat baik selama 8 tahun terakhir. Belum pernah ada kemarau panjang selama pemerintahan Jokowi. Hasil bumi melimpah. Pangan berlebih di saat dunia mengeluhkan ancaman kekurangan pangan. Presiden akan datang belum tentu mendapatkan dukungan alam sebaik ini. (Dahlan Iskan)Subsidi Inflasi
Kamis 23-06-2022,08:51 WIB
Kategori :
Terkait
Rabu 10-12-2025,20:02 WIB
JMSI Resmi Usulkan Dahlan Iskan Raih Anugerah Dewan Pers 2025 Kategori Spirit Media Baru
Rabu 09-07-2025,18:31 WIB
Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka Hanya Isu
Senin 10-02-2025,18:56 WIB
Dahlan Iskan Diusulkan Menjadi Ketua Dewan Pers
Jumat 16-08-2024,07:59 WIB
Anindya Bakrie Menceritakan Perjuangan Indonesia Mendapat Medali Emas di Olimpiade Paris 2024
Kamis 25-07-2024,22:47 WIB
B-Universe Dan Disway Resmi Jalin Kerja Sama, Targertkan 400 Media Network
Terpopuler
Kamis 27-08-2026,01:00 WIB
Subsidi Energi Masih Dinilai Salah Sasaran, Kemenkeu Kucurkan Rp 7 Triliun ke BPS
Kamis 27-08-2026,08:58 WIB
PT BST dan Mantan Karyawan Berdamai, Sengketa Diselesaikan Secara Kekeluargaan
Rabu 26-08-2026,22:07 WIB
Total Rp 15 juta Dalam Sepekan, Donasi SMAN6KO 2002 Untuk Korban Kebakaran Pengantungan
Kamis 27-08-2026,04:00 WIB
Kalahkan Australia 3-0, Garuda Pertiwi Lolos Perempat Final AVC 2026
Kamis 27-08-2026,11:02 WIB
KONI Bengkulu Bidik 6 Emas di PON 2028, Atlet dan Pelatih Mulai Diperhatikan
Terkini
Kamis 27-08-2026,20:45 WIB
Kuasa Hukum Tergugat I Soroti Putusan Wanprestasi, Banding Jadi Opsi Serius
Kamis 27-08-2026,19:16 WIB
Prof Nuh Tegaskan Tak Ada Panitia Khusus untuk Pencalonan Ketua Umum PBNU
Kamis 27-08-2026,16:11 WIB
Pemdes Sebilo Rutin Laksanakan Kegiatan Posyandu, Ini Harapannya
Kamis 27-08-2026,15:52 WIB
Hasil Audiensi, Pimpinan DPR RI Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember 2026
Kamis 27-08-2026,11:02 WIB