LBP: Butuh Kekompakan dan Kebersamaan Menghadapi Tantangan

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Kepala Desa adalah agent of change atau agen perubahan yang sekaligus menjadi ujung tombak pembangunan.

BACA JUGA:Ini Saran Komisi IV DPRD Provinsi Soal PPDB yang Berpolemik

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan Pengarahan Kepada Seluruh Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se Provinsi Bengkulu, Selasa (12/7) di Gedung Balai Buntar Bengkulu.

Disampaikan Menko Marves bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tidak lepas dari transformasi ekonomi desa yang merupakan hasil dari peningkatan alokasi dana desa sejak 2014. 

BACA JUGA:Beli Solar Subsidi Dilarang, Sopir Datangi Pertamina

"Kita lihat berbagai perbaikan nyata. Terutama infrastruktur telah terjadi di desa. Ini membantu peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," jelas Luhut yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat APDESI.

Luhut menambahkan bahwa ekonomi dunia dan Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan belum berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Di mana meningginya inflasi dan krisis pangan yang saat ini melanda dunia.

BACA JUGA:Pasar Kutau Menjadi PTM Diwujudkan Tahun Ini

Dia menyebutkan, Indonesia masih bisa mengendalikan hal tersebut, namun membutuhkan kekompakan dan sinergi bersama untuk menghadapi tantangan ini.

"Kita harus kompak. Jangan dengarkan omongan - omongan yang tidak penting. Saya minta Kapolda, Danrem kalian harus kompak juga menjaga ini. Saya dengar Bengkulu relatif baik, Jika ada kemiskinan di Indonesia, ya masih banyak. Tetapi saya kira bertahap menjadi semakin baik," jelas Luhut.

Di samping itu Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah juga menyampaikan bahwa ke depan APDESI harus dapat menjadi wadah silaturahmi dan koordinasi sekaligus untuk menjamin eksistensi posisi kepala desa.

Menurut Gubernur Rohidin, kepala desa mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang sangat kuat, dimana mereka melaksanakan pelayanan publik, juga fungsi-fungsi pembangunan untuk mengawal regulasi dan menyusun APBDes.

"Saya kira kalau tidak diperkuat eksistensinya, itu juga akan menjadi persoalan. Termasuk pelatihan bimteknya juga harus diperbanyak. Koordinasi dengan APH juga terbangun dengan bagus, itu penting sekali," jelas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin menyebutkan bahwa ia mempunyai tanggung jawab agar bisa mewujudkan desa yang betul-betul menjadi garda terdepan dalam kontes pembangunan. Hal ini karena fungsi-fungsi pemerintahan semuanya ada di desa. Seperti fungsi membangun, fungsi pelayanan, juga fungsi regulasi.

"Dengan situasi seperti itu, harapan kita kalau desa kuat struktur pemerintahannya, pasti akan berdampak pada jenjang pemerintahan di atasnya," tutur Gubernur Rohidin.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus APDESI se Provinsi Bengkulu masa bakti 2022 - 2027, yang secara langsung dilantik Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya, selain juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo. (idn)