Sekda Hartono Minta OPD Percepat Realisasi DAK 2022

 

KEPAHIANG, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Dr.Hartono, M.Pd, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kepahiang.  Dalam hal mempercepat menyelesaikan tahapan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 agar pengerjaan kegiatan dapat segera direalisasikan.

Dengan demikian, anggaran tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat dan dampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi.

BACA JUGA:BU Raih Penghargaan Terbaik dari Kemendagri

"Ya, kami sudah berulang laki menyampaikan kepada kepala dinas yang mendapat kuncuran DAK dari pusat untuk sesegera mungkin merealisasikan DAK sesuai dengan mekanisme dan proses yang harus dilalui.  Jadi, paling lambat 21 Juli ini terakhir. Apabila nanti sudah di atas itu, maka nanti DAK ini tidak bisa lagi dicairkan," tegasnya.

BACA JUGA:Yurman: SE Bertentangan Dengan Perpres

Lanjutnya, dari OPD masing yang menggunakan Dana Alokasi Khusus. Apa lagi DAK fisik untuk mematuhi setiap tahapan waktu lelang DAK 2022. Ia meminta setiap tahapan diselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga pada tanggal 21 Juli nanti setiap proyek mulai dapat dikerjakan. “Proses penyelesaian lelang proyek DAK 2022 paling lambat 21 Juli ini. Jangan sampai terlambat nanti dananya tidak bisa dicairkan. Jadi, mari percepat. Itu harapan saya,”harapnya.

BACA JUGA:Ini Saran Komisi IV DPRD Provinsi Soal PPDB yang Berpolemik

Lebih lanjut disampaikannya, setiap paket proyek yang bersumber dari DAK 2022 sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi dalam kondisi pandemi ini. Oleh karena itu, ia berharap semua proyek tersebut dapat dikerjakan dan selesai tepat waktu. Agar, masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya jika pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Ada begitu banyak proyek yang dapat menunjang kemudahan kehidupan masyarakat. Seperti sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pangan,” ujarnya.

Perlu diketahui kuncuran DAK keseluruhan untuk fisik di Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 sebesar Rp 65 Miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, disebabkan oleh pandemi Covid-19 diharapkan tahun 2023 meningkat kembali. Bagi OPD yang sudah dimasukan diaplikasi Kesda dan akan disampaikan ke Bappenas yang mana akan diseleksi kembali segala skala prioritas tahun 2023 mendatang.(crv).