Bengkulu Tak Pernah Menerima DBH Kelautan

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Provinsi Bengkulu disebutkan hingga tahun 2023, sama sekali tidak pernah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) bidang kelautan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring. Menurutnya, dengan fakta itulah menjadi landasan bagi pihaknya untuk berupaya melakukan penelusuran.

"Sehingga kita bisa mengetahui secara pasti penyebab, hingga solusi atau jalan keluarnya akan fakta tersebut. Dari kunjungan kita ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palembang, diketahui ada beberapa penyebab hingga daerah kita tidak mendapatkan DBH bidang kelautan," ungkap Usin, kemarin (13/11).

Diantaranya, lanjut Usin, karena kekayaan hasil kelautan dan perikanan di Provinsi Bengkulu, banyak di ekspor melalui perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak tercatat sebagai hasil laut Provinsi Bengkulu. Termasuk juga hasil tambak udang yang ada di Provinsi Bengkulu, dimana para pengusaha hanya sebagai suplier pada perusahaan eksportir.

BACA JUGA: Begini Proses Tilang Etle di Kota Bengkulu

"Harusnya dengan kondisi ini, pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat provinsi bersama kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, harusnya mendorong optimalisasi pendapatan dari hasil tangkap yang terkoordinir dalam pelabuhan perikanan. Apalagi hal tersebut sebagai tempat pendaratan pertama hasil laut dari alat tangkap," tegas Usin.

Lebih jauh dikatakannya, disamping itu pemda juga dinilai perlu melakukan penguatan kelembagaan UKM/UMKM dengan pelatihan dan pendampingan. Supaya bisa mendapatkan sertifikat HACCP dan HC sebagai syarat ekspor olahan makanan dari hasil laut kita. Jangan sampai Provinsi Bengkulu yang punya kekayaan, namun provinsi lain yang terangkat namanya.

BACA JUGA: Gampang, Daftar PPK & PPS Melalui Aplikasi SIAKBA

"Ibarat pepatah, sapi punya susu, kambing punya nama. Tentu ini sangat miris sekali. Apalagi DBH ini merupakan salah satu sumber bagi daerah untuk mempercepat program pembangunan. Makanya kedepan kita pastikan mendorong pemda untuk mengambil sikap, supaya DBH bidang kelautan ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah," demikian Usin.