Cadangan Beras Darurat Mukomuko Ditambah

MUKOMUKO, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 ini bakal menambah cadangan beras darurat atau cadangan pangan pemerintah (CPP). 

BACA JUGA:Ini Penjelasan Sekretaris BMA Seluma Soal Kritik Festival Jambar

 

 

 

Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, Elxandi Ultria Dharma atau akrab disapa Etang saat dikonfirmasi RADARBENGKULU.DISWAY.ID  Selasa (6/6/2023). 

Kata Etang, terhitung akhir tahun 2022 lalu, cadangan beras darurat Pemkab Mukomuko tersedia sebanyak 7.000 kilogram atau 7 ton. 

BACA JUGA: Ini Masalahnya TPI Pasar Bawah Belum juga Diperbaiki

 

 

 

Pada tahun ini, lanjut Etang, akan ada penambahan beras darurat sebanyak 2.000 kilogram atau 2 ton. Untuk pengadaan beras itu, di Dinas Ketahanan Pangan tersedia dana dengan pagu Rp 30 juta. 

BACA JUGA:Keberangkatan Jemaah Calon Haji Kuota Tambahan Asal Mukomuko Dipastikan Kloter Berbeda

BACA JUGA:Petani dan Nelayan Bengkulu Ikut PENAS di Padang, Ini Pesan Pemprov

 

"Tahun 2022 ada penanggulangan bencana banjir digunakan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir beras darurat dikekuarkan sebanyak 1,2 ton. Sisa beras darurat Pemkab akhir 2022 sebanyak 7 ton. Tahun ini, ada pengadaan lagi sebanyak 2 ton. Sehingga nanti total cadangan pangan pemerintah Pemkab Mukomuko sebanyak 9 ton," papar Etang. 

BACA JUGA:Ada yang Mengganjal di Simpang BI Bengkulu Berganti Nama

 

 

 

Ia menerangkan, cadangan pangan pemerintah ini, tidak bisa semaunya dikeluarkan. Cadangan pangan hanya dapat dikeluarkan jika dalam kondisi darurat, semisal bencana. Baik itu bencana alam maupun bencana non alam yang mengakibatkan kerawanan pangan terhadap masyarakat terdampak. 

Kondisi darurat itu, ditetapkan melalui keputusan kepala daerah atau Bupati. Selanjutnya, baru Bupati melayangkan surat penggunaan cadangan pangan pemerintah. 

 

 

 

"Seperti saya jelaskan tadi, tahun 2021 dan 2022 Mukomuko mengalami bencana banjir. Bencana Daerah itu ditetapkan Bupati, baru beras bisa dimanfaatkan untuk membantu korban," papar Alumni Jurusan Teknologi Industri Pertanian (TIP) Fakultas Pertanian UNIB ini melanjutkan.  

Ditambahkannya, cadangan beras darurat pemerintah itu dititipkan di Bulog selaku perusahaan umum milik negara yang membidangi logistik pangan. 

 

 

 

 

"Pemkab itu bekerjasama dengan Bulog, "dititipkan" bisa disebut begitu. Tapi, ketika ada kondisi darurat, dan beras itu dibutuhkan, beras bisa tersedia. Tinggal Pemkab koordinasi dengan pihak Bulog Bengkulu," demikian Etang.