“Terutama jika itu pelaksanaan pekerjaan fisik, maka jika memang ada informasi yang didapatkan DPRD, kita tidak segan-segan memanggil OPD terkait,” terangnya.
Ia mengakui, jika dalam pelaksanaan pekerjaan fisik OPD harus benar-benar melakukan pengawasan ketat. Termasuk pengawasan yang dilakukan DPRD Bengkulu Utara.
Ia menerangkan hal ini sebagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Pengawasan yang ketat, termasuk memperkuat APIP sangat penting. Jangan sampai terjadi hal yang memang tidak kita inginkan, sehingga mencoreng nama baik pemerintah,” terangnya.
BACA JUGA:AirPods Pro Generasi Terbaru Apple Kembali Turun Ke Harga Terendah di Amazon
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD, juga FKPD yang sudah mendukung upaya pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut.
Ia berharap hal ini bisa dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya dan mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah didapatkan tujuh kali berturut-turut tersebut.
BACA JUGA:Cegah Stunting, Ini Pesan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Kepada Orang TuaIa menerangkan jika DPRD akan terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan patuh dalam aturan pengelolaan anggaran.
Sehingga, opini yang sudah tujuh kali berturut-turut diterima Pemda Bengkulu Utara tersebut bisa terus dipertahankan.
“Karena tentunya meraih opini WTP tersebut membutuhkan komitmen yang tepat dari kepala daerah dan seluruh jajaran, apalagi mempertahankannya,” terangnya.
Ia juga menegaskan jika komitmen dari kepala daerah saja tidak cukup untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Apalagi sampai tujuh kali berturut-turut.
Ia juga mengatakan hal ini membutuhkan komitmen seluruh jajaran kepala OPD dan pengelola anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Jadi, semua jajaran harus memiliki kesamaan komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan itu tidak mudah.”