Bahkan ia juga menegaskan komitmen saja tidak cukup. Melainkan, harus menunjukan kinerja yang baik.
Terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki banyak program fisik dan memiliki risiko besar.
Hal tersebut saat ini sudah menjadi budaya di Bengkulu Utara dan harus terus dipertahankan.”
Keberhasilan Pemda Bengkulu Utara dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya berturut-turut tentunya tak lepas dari peran DPRD Bengkulu Utara.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH menjadi salah satu pejabat yang ikut mendampingi dan menerima opini tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sonti menerangkan, jika opini WTP tersebut merupakan hal yang sangat membanggakan.
Apalagi opini tersebut diterima Pemda Bengkulu Utara selama tujuh kali berturut-turut.
Menerangkan hal ini justru menjadi tugas berat pada pemerintah, termasuk DPRD ke depannya.
Apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode ini memimpin.
Tak hanya itu, Anggota DPRD Bengkulu Utara periode ini juga akan mengakhiri masa baktinya September mendatang.
Karena opini WTP ini salah satu indikator kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan program, terutama terkait belanja keuangan,” terangnya. (**)