"Titik terparah ini belum masuk ke BPBD. Longsor kemarin terjadi setelah perencanaan di Rejang Lebong dan verifikasi BPBD pusat turun, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kami akan segera menangani bagaimanapun caranya," pungkas Tejo.
Penanganan longsor di Desa Talang Ratu diakui menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan izin dari warga terkait lahan. Meski begitu, upaya maksimal terus dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Penanganan yang sudah dilakukan saat ini memungkinkan pembukaan jalan selebar 8 meter, meskipun idealnya membutuhkan 16 meter untuk memastikan keamanan dan kelancaran akses.
Dalam upaya ini, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga menunjukkan dukungan dengan mengirimkan ambulans untuk berjaga-jaga selama kegiatan berlangsung, meskipun tidak ada insiden besar yang terjadi.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang telah mengirimkan enam unit ambulans. Meskipun tidak ada insiden yang memerlukan ambulans, kehadirannya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir," ujar Tejo.
Tejo menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penanganan longsor di masa mendatang.
"Kami akan evaluasi seluruh proses kegiatan ini. Mungkin perlu ada sistem yang lebih baik atau penjadwalan yang lebih teratur untuk menghindari kerumunan besar dalam satu waktu," jelasnya.
Tejo menegaskan komitmen Dinas PUPR untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Penanganan longsor ini adalah bagian dari upaya kami untuk membantu meringankan beban masyarakat. Ke depan, kami akan terus berupaya memberikan bantuan dengan cara yang lebih baik dan teratur," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung program-program pemerintah, dan bersama-sama kita bisa mewujudkan Bengkulu yang lebih sejahtera," tutupnya.