radarbengkuluonline.id — Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memaparkan strategi dalam menurunkan angka kemiskinan dan Stunting di provinsi Bengkulu.
Strategi gubernur itu disampaikan saat menerima Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk semester I tahun 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur pada Selasa, 23 Juli 2024 ini menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting di Bengkulu yang masih menjadi prioritas utama.
Dalam penjelasannya, Gubernur Rohidin menegaskan bahwa laporan evaluasi dari BPKP ini menjadi acuan penting bagi Pemprov Bengkulu dalam memperbaiki penganggaran program.
Fokus utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara lebih efektif dan efisien, selaras dengan target capaian kinerja nasional.
"Tentu kita break down pada tingkat provinsi, agar upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting bisa mencapai target. Terlebih pemerintah pusat telah menetapkan target angka penurunan kemiskinan dan stunting," ujar Rohidin.
Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis dan terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Menurutnya, kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah kunci sukses dalam mengimplementasikan program-program yang sudah dirancang.
Di tengah upaya ini, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.
Berdasarkan data pertengahan tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 21,6 persen.
Sementara itu, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Selain itu, angka kemiskinan nasional masih tercatat sebesar 9,36 persen.
Target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan kemiskinan menjadi 6,5 – 7,5 persen dan mencapai angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen pada tahun 2024.
Menghadapi tantangan ini, Gubernur Rohidin menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan program-program yang ada dan memastikan implementasinya berjalan sesuai rencana.
"Langkah konkrit perlu diambil. Termasuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dan memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat."