“TPP yang belum terbayar juga harus diselesaikan. Ini penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan ASN kita,” tambah Edwar.
Namun, Edwar juga mengakui bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan terbatas dalam APBD-P 2024 ini.
“Fokus kita memang pada pembayaran kewajiban seperti JKN dan TPP. Untuk infrastruktur, tahun ini mungkin akan ada pengurangan karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Terkait mekanisme penyusunan APBD-P 2024, Edwar Samsi memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak akan mengalami perubahan.
Sistem ini, menurut Edwar, telah dirancang agar tidak mudah diutak-atik sehingga program-program yang sudah direncanakan tetap dapat berjalan sesuai rencana.
“Kita optimis bahwa APBD-P 2024 ini dapat selesai tepat waktu dan tidak akan terganggu oleh pergantian anggota DPRD. Semua sudah diinput dalam SIPD, jadi tidak bisa dibongkar lagi,” tutup Edwar Samsi.