RADAR BENGKULU - Pembangunan jalan trans di Pulau Enggano yang direncanakan menghubungkan enam desa di pulau terpencil itu, hampir rampung. Dengan panjang total 32,5 kilometer, proyek ambisius yang menyisakan sekitar 20 persen pekerjaan ini diharapkan selesai pada akhir November 2024.
Proyek ini telah menjadi prioritas penting bagi Provinsi Bengkulu untuk membuka akses dan meningkatkan mobilitas warga di pulau terluar tersebut.
BACA JUGA:DPRD Lebong Minta Kepastian dari Pemprov Bengkulu Soal Dualisme Pengangkatan Pj Sekda Lebong
BACA JUGA:Masyarakat Pulau Enggano Lebih Memilih Rohidin-Meriani Daripada Helmi-Mian di Pilgub Bengkulu 2024
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, progres pembangunan ini menunjukkan pencapaian yang signifikan.
“Dari hasil rapat kerja dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu, pekerjaan jalan di Enggano kini tinggal sekitar 20 persen lagi untuk diselesaikan dalam paket tiga yang berlangsung tahun 2024. Paket pertama multiyears sudah tuntas pada 2022 dan 2023,” jelas Tejo pada Selasa (28/10).
Pembangunan jalan ini dimulai dengan perencanaan pada 2021, dan fisik konstruksinya berlangsung sejak 2022 melalui skema anggaran multiyears. Pada 2024, proyek ini mengalokasikan dana sekitar Rp 200 miliar yang dibagi dalam dua paket pengerjaan. Paket kedua telah selesai, sementara paket ketiga menyisakan 20 persen lagi untuk diselesaikan.
Dua perusahaan konstruksi, Roda Tehnik dan PT Rimbo Peraduan, menjadi penanggung jawab masing-masing paket di tahun 2024.
“Kami optimistis bahwa jalan sepanjang 32,5 kilometer ini akan mulus selesai pada akhir November mendatang,” tambah Tejo dengan penuh keyakinan.
Dengan rampungnya jalan trans ini, aksesibilitas antara desa-desa di Pulau Enggano diharapkan menjadi lebih baik. Jalan ini tidak hanya menghubungkan desa-desa, tetapi juga membuka potensi ekonomi baru dan mendukung kebutuhan transportasi masyarakat setempat.
Tejo menjelaskan bahwa setelah seluruh pekerjaan selesai, jalan ini akan berada di bawah pemeliharaan Kementerian PUPR selama dua tahun. Hal ini merupakan bagian dari kontrak yang bertujuan menjaga kualitas jalan sebelum aset tersebut resmi diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Selama dua tahun, pemeliharaan jalan di Pulau Enggano masih menjadi kewenangan kementerian. Setelah itu, aset akan dikembalikan dan dikelola oleh provinsi. Pemeliharaan yang dilakukan oleh kementerian ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tetap dalam kondisi baik saat diserahkan,” kata Tejo.
Seiring dengan pembangunan jalan, Pemprov Bengkulu juga merencanakan proyek infrastruktur tambahan di Pulau Enggano. Salah satu kebutuhan utama yang akan segera diwujudkan adalah penyediaan sarana air bersih.