"Ketika data diperbarui, beban subsidi atau pembiayaan kepesertaan dapat dihapus untuk peserta yang sudah tidak relevan, seperti yang telah meninggal dunia," tambahnya.
Melalui tiga catatan penting ini, Komisi IV DPRD Bengkulu berharap reformasi sistem data BPJS Kesehatan dapat segera dilaksanakan. Usin menegaskan bahwa pembaruan dan penyelarasan data bukan hanya tanggung jawab BPJS, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan.
"Rekonsiliasi data ini bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral kita untuk memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat ketidaktepatan data," tegas Usin.
Komisi IV juga mendorong semua pihak untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan ini.
"Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar program BPJS Kesehatan bisa benar-benar menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat Bengkulu," pungkas Usin. (wij)