Pada tahun sebelumnya dari hasil Musrenbangcam yang dilakukan pada tahun 2024, Kecamatan Pino mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 38 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 10,9, tetapi dari Pemerintah Pusat atas kebijakan nasional terjadi pencadangan,untuk Bengkulu Selatan dikurangi 87 miliar yang kebijakan tersebut memang ada hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
"Sehingga anggaran yang sudah disiapkan mungkin harus dilakukan refokusing. Terlepas dari itu,kita juga mengapresiasi Camat Pino atas inovasi serbu desa,dengan memperbaiki infrastruktur secara mandiri.Hal inilah yang harus dicontoh. Yang mana dari gagasan ini tidak lepas dari kolaborasi dari seluruh pemerintah desa dan ini perlu ditingkat,inilah yang kita apresiasi atas ditanamkan kepada pemerintah desa mulai kepekaan, kerjasama dalam pembangunan,"papar Fikri.
BACA JUGA:Hasil Panen Padi dan Jagung di Bengkulu Selatan Cukup Signifikan
BACA JUGA: Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Ingatkan Masyarakat Tentang DBD
Kalaupun nanti pembiayaan dalam pembangunan belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka akan mencari jalan yang lain agar nantinya pembangunan bisa dilakukan.Sehingga pembangunan terus bisa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
Sama halnya yang diucapkan oleh Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Sukarni Dunip,M.Si. Mestinya, dalam Musrenbangcam seharusnya dihadiri oleh kepala daerah,yang mana saat keduanya mempunyai urusan. Semoga yang menjadi urusan kepala daerah bisa selesai dan fokus kembali kepada pembangunan kedepannya karena kebijakan itu harus dilakukan .
BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Tutup Pelayanan Satpas Satlantas, Ini Jadwal Perpanjangan SIM
BACA JUGA: SMPN 9 Bengkulu Selatan Raih Juara II Turnamen Futsal Tingkat Provinsi Bengkulu
Apalagi dengan ada Kabinet baru, Kabinet merah putih. Kalau dulu ada prioritas nasional, saat ini Asta cita program Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Gibran,harus dipahami oleh setiap masyarakat. Karena, apa yang dilakukan seperti yang direncanakan. Tetapi saat ini lebih disempurnakan,ada yang sangat urgent kalau infrastruktur sudah biasa,yang menjadi program nasional pada tahun 2025 tidak akan impor pangan lagi.
"Artinya, kita sebagai pemerintahan harus mendukung Aksa cita tersebut dengann cara adanya penambahan dan komunitasnya. Sehingga dengan ketersediaan pangan yang tercukupi, banyak hal yang bisa dicapai. Seperti pencegahan stunting,komoditi stabil dan menekan angka inflasi,"pungkas Sukarni.