“Efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.
“Kita harus memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk hal-hal yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Usin.
Sebagai langkah konkret, Usin meminta Pemprov Bengkulu untuk lebih proaktif dalam menyusun rencana efisiensi anggaran.
“Pemerintah daerah harus segera menyusun skala prioritas program dan melakukan koordinasi intensif dengan DPRD,” katanya.
Menurutnya, koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memenuhi tuntutan Inpres, tetapi juga tetap sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Usin juga mengimbau agar Pemprov Bengkulu melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program. “Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Efisiensi APBD 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Bengkulu. Di satu sisi, pemerintah daerah harus mematuhi Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan baik. Usin optimistis bahwa dengan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik, Pemprov Bengkulu dapat mewujudkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.