"Belanja ini dinilai belum mencerminkan efisiensi. Bahkan ada indikasi bahwa anggaran mandatory spending untuk belanja infrastruktur pelayanan publik belum terpenuhi. Ini tentu jadi masalah serius."
Dengan kata lain, ada kesan bahwa anggaran habis untuk belanja-belanja yang sifatnya konsumtif dan pencitraan. Sementara kebutuhan mendasar masyarakat seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan masih banyak yang belum tersentuh.
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, publik layak mempertanyakan efektivitas dan urgensi anggaran sebesar itu untuk keperluan iklan dan pemotretan.
“Setiap rupiah yang digunakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan audit ini salah satu cara untuk memastikan transparansi itu benar-benar dijalankan,” ujar Heru menegaskan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan proses audit bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Meski tak menyebut tanggal pasti, Heru menegaskan pihaknya berkomitmen penuh menyelesaikan proses audit investigasi dengan cepat dan tepat.
“Ini langkah penting dalam pengawasan internal. Kami tak ingin hanya jadi formalitas. Audit ini harus bisa menjawab pertanyaan publik.”