Dalam sidak beberapa waktu lalu, Pemprov menemukan banyak persoalan serius, mulai dari overload pasien, minimnya fasilitas medis, hingga bangunan yang sudah tidak layak.
“Kondisinya memprihatinkan. Untuk itu, kita sudah anggarkan Rp 100 miliar pada 2025 mendatang, khusus untuk renovasi dan pengadaan alat kesehatan di Ruang Fatmawati RS M. Yunus. Kita ingin warga Bengkulu mendapatkan layanan kesehatan yang manusiawi dan berkualitas.”
BACA JUGA:Pejabat Eselon III di Provinsi Bengkulu Terlibat Siraman Uang Pemenangan Rohidin
Sementara itu, Kepala Bapperinda Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, SE, MM, memaparkan enam strategi utama yang akan menjadi fondasi penyusunan RPJMD 2025-2029. Keenam langkah tersebut menyasar berbagai sektor fundamental.
“Pertama, kita optimalkan prinsip Good and Clean Governance, lalu penanggulangan ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan, isu kesetaraan gender, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas,” papar Yuliswani.
BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Laksanakan Pemilihan Kepala SMA/SMK Secara Terbuka dan Transparan
Ia menambahkan, hasil dari Musrenbang ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam penyusunan kebijakan teknis di tiap perangkat daerah.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan. Ini adalah komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kita berharap, hasilnya nanti benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Bengkulu,” harapnya.
BACA JUGA:Bapenda Provinsi Bengkulu Klaim Masyarakat Makin Patuh Bayar Pajak
Musrenbang yang juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan DPRD, kepala OPD, serta delegasi dari kabupaten/kota itu menjadi ajang konsolidasi lintas sektor. Setiap pihak diberikan ruang menyampaikan aspirasi dan catatan strategis demi penyempurnaan RPJMD.
Dalam forum tersebut, juga ditekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada hasil, bukan hanya serapan anggaran. Semua pihak diingatkan bahwa pembangunan yang tidak berdampak langsung pada rakyat, bukanlah pembangunan yang layak dipertahankan.