Ironisnya, pemerintah provinsi dan Pertamina justru sibuk saling melempar tanggung jawab.
Yang satu minta maaf, yang lain berjanji mengevaluasi.
Tapi apa artinya permintaan maaf tanpa tindakan nyata?
Yang rakyat butuh bukanlah ucapan belas kasihan, melainkan penyelesaian tuntas.
Sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, dan terutama sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kami tidak bisa hanya diam.
Kami harus mengawal, menekan, dan mendesak agar pemerintah Bengkulu tidak lagi main-main dengan urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Krisis BBM bukan sekadar soal antrean panjang.
Ia adalah cermin kegagalan tata kelola energi, dan bukti bahwa rakyat sering kali hanya jadi penonton dalam drama kebijakan publik.
HMI Komisariat Syariah Bengkulu dengan tegas mengecam ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini.
Kami menuntut langkah konkret—bukan wacana, bukan seremonial.
Bengkulu butuh solusi permanen, bukan “penenang” yang habis setelah tamu negara pulang.