Pertamina Harus Bertanggung Jawab atas Krisis BBM di Bengkulu

 

Kritik terhadap lambannya penanganan krisis BBM juga datang dari berbagai kalangan. Ketua Politik dan Keamanan DPP KAMSRI, Maulana Taslam, menilai alasan yang disampaikan Pertamina maupun pemerintah daerah sudah tak relevan.

 

“Cuaca ekstrem bukan alasan, tapi seharusnya jadi dasar perencanaan. Pemerintah tahu Bengkulu daerah pesisir yang rawan gangguan distribusi. Kalau setiap badai rakyat harus antre BBM, itu bukan bencana alam—itu bencana kebijakan,” tegas Taslam.

 

Ia mengingatkan bahwa pada pertengahan 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahkan sudah turun langsung ke Bengkulu atas perintah Presiden Prabowo Subianto, untuk meninjau krisis BBM dan memerintahkan penguatan distribusi energi di wilayah barat Sumatera.

 

“Sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai. Tapi nyatanya, pemerintah daerah masih jalan di tempat dan berulang kali menyalahkan faktor alam,” katanya.

 

Taslam menilai, krisis BBM di Bengkulu telah menimbulkan efek domino pada sektor ekonomi lokal. Nelayan tak bisa melaut, petani kesulitan mengoperasikan mesin pertanian, sopir transportasi umum kehilangan penumpang, dan pelaku UMKM harus menutup usaha karena biaya operasional melonjak.

 

“Rakyat kecil paling dirugikan. Mereka tidak butuh alasan, mereka butuh tindakan nyata. Pemerintah daerah jangan hanya menunggu pusat datang memadamkan masalah,” tutupnya.

Sumber: