Putusan MA Perkuat Keabsahan MoU Pasar Pagar Dewa

 

BENGKULU – Perjanjian kerja sama pengelolaan Pasar Pagar Dewa antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Koperasi Bangun Wijaya kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada aspek hukum administrasi negara, khususnya kedudukan dan tanggung jawab Seseorang menjabat sebagai Caretaker Wali Kota Bengkulu yang menandatangani dokumen kerja sama tersebut.

Berdasarkan informasi mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), perjanjian lama maupun perjanjian baru terkait pengelolaan Pasar Pagar Dewa dinyatakan sah dan berharga.

Putusan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam melihat kedudukan hukum perjanjian antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Koperasi Bangun Wijaya. Dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, aspek keabsahan perjanjian memperoleh kepastian hukum sesuai ruang lingkup dan pertimbangan hukum yang diputuskan majelis hakim.

Koordinator Forum Peduli Rakyat Bengkulu, Bayu Putra, SH, menilai persoalan tersebut harus dilihat secara objektif melalui perspektif hukum administrasi negara. Menurutnya, perlu dibedakan secara tegas antara tanggung jawab pejabat dalam kapasitas jabatan dengan pertanggungjawaban pribadi sebagai individu.

"Ketika seorang pejabat menandatangani perjanjian atas nama pemerintah daerah dan dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan, maka tindakan tersebut pada prinsipnya merupakan tindakan pemerintahan. Bukan serta-merta menjadi perbuatan pribadi pejabat yang bersangkutan," demikian pandangan hukum yang disampaikan dalam menyikapi persoalan tersebut.

# Putusan MA dan Asas Kepastian Hukum

Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan putusan MA yang menyatakan perjanjian sah dan berharga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerja sama para pihak.

Prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Artinya, selama tidak terdapat pembatalan atau keadaan hukum lain yang memengaruhi keberlakuannya, para pihak terikat untuk menghormati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, keabsahan MoU pengelolaan Pasar Pagar Dewa harus ditempatkan dalam kerangka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut juga menjadi rujukan dalam menilai kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam pembentukan perjanjian.

Namun demikian, keabsahan suatu perjanjian perlu dibedakan dari penilaian terhadap setiap tindakan pelaksanaannya. Putusan yang menyatakan perjanjian sah tidak serta-merta menghapus kemungkinan pemeriksaan terhadap tindakan lain apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang berdiri sendiri.

# Tanggung Jawab Jabatan Bukan Tanggung Jawab Pribadi

Persoalan berikutnya adalah kedudukan Seseorang ketika menandatangani dokumen kerja sama tersebut dalam kapasitasnya sebagai Caretaker Wali Kota Bengkulu.

Sumber: