Komisi 1 DPRD kota Bengkulu Telusuri Pemutusan Sepihak Penerima PKH, Solusinya Ditemukan
Komisi 1 DPRD kota Bengkulu Telusuri Pemutusan Sepihak Penerima PKH, Solusinya Ditemukan-dokumen RADARBENGKULU-
BPS menjelaskan bahwa soal pendataan, bps mengaku ikut monitoring tapi tidak melakukan pendataan, pendataan tetap dilakukan oleh pendamping PKH. Hasil cek data langsung diserahkan ke kementerian sosial, lalu dari kemensos RI itulah diterima bps.
Sementara itu, anggota komisi 1 Rina Sulastry mengatakan bahwa kemungkinan persoalan ini karena minimnya sosialisasi ditengah masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang tidak paham penyebab putusnya data penerima PKH.
"Kenyataan dilapangan survey tidak sesuai prosedur, jadi saya minta kita semua bisa mengambil kesimpulan,jangan sampai ada yang merasa dipersalahkan, kita harus benar benar jaga kondisi SDM dan perangkat yang ada. Data itu harus benar benar dijaga dengan dukungan SDM dan perangkat yang mumpuni," sampai Rina politisi Perindo Kota Bengkulu.
Sementara itu politisi partai Gerindra Fatmawati mengatakan bahwa pendataan PKH harus benar benar turun ke lapangan dan survey langsung ke penerima manfaat.
"Kuncinya di survey, jika survey nya benar benar dilakukan dengan aturan, maka saya kira masyarakat tidak akan protes jika tidak menerima bantuan PKH lagi," sampai Fatmawati.
Kemudian, politisi Nasdem Riuslan menyampaikan bahwa pertemuan tentang PKH ini bisa dicarikan solusi. Namun dirinya mempertanyakan soal persoalan data, dan muara terakhir pendataan dimana, jika di kementerian sosial maka dirinya mengajak semua pihak cek data di kementerian.
"Saya berkeyakinan bps dan pendamping tidak ada niat buruk. Namun validasi terkahir data dimana, sehingga diketahui solusi dari persoalan ada yang dulu menerima PKH dan kini tidak dapat lagi, kalau peralihan tentu wajar namun menurut saya sebaiknya jangan dikurangi," tegas Riuslan.
Terungkap dalam rapat ternyata ada Solusi yang dialami warga atas nama Frengki ini bisa diatasi dengan mengaktifkan kembali dapodik anaknya di sekolahan. Untuk itulah Bambang Hermanto selaku ketua komisi 1 DPRD kota meminta persoalan ini agar tidak terulang lagi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
