Untuk Penghematan Anggaran , Ini Saran Dino Patti Djalal Untuk Presiden

Untuk Penghematan Anggaran , Ini Saran Dino Patti Djalal  Untuk Presiden

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri-Tim Redaksi/Ist-radarbengkulu

radarbengkuluonline.id, Jakarta  - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri.

Seperti dikutip dari laman disway.id, menurut Dino, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden dinilai terlalu tinggi dan berdampak pada anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

BACA JUGA:Menteri Agama Ajak Umat Buddha Memperkuat Komitmen Menebar Kebajikan



“Sebagai sahabat lama dan mewakili komunitas internasional dan rakyat, saya mengimbau Presiden Prabowo untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri secara signifikan,” ujar Dino melalui akun Instagram pribadinya, dikutip, Minggu, 31 Mei 2026.

Kemudian, Dino menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap perjalanan Presiden ke luar negeri. Menurutnya, pengeluaran tersebut mencakup rombongan pendahulu, biaya penerbangan, akomodasi hotel, hingga kebutuhan logistik lainnya.

“Satu perjalanan ke luar negeri bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu saya punya lima saran untuk Presiden Prabowo,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini.

Pertama, Dino mendorong Presiden lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, panggilan telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.  Berdasarkan pengalamannya sebagai diplomat, inti sebuah pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara sisanya diisi agenda seremonial yang dinilai tidak selalu diperlukan.

"Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung satu jam atau dua jam. Selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu,” jelasnya.

Menurut Dino, penggunaan komunikasi virtual dapat menghemat ratusan miliar rupiah tanpa mengurangi substansi diplomasi yang ingin dicapai.   Ia juga menyebut langkah itu dapat menjawab persepsi publik yang menganggap kunjungan luar negeri Presiden terlalu boros.

Lalu, ia pun mencontohkan hal itu seperti Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah berulang kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon tanpa harus melakukan pertemuan bilateral secara langsung. Ia juga mencontohkan saat Sheinbaum melakukan kunjungan kerja ke Spanyol menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi sebagai bentuk keteladanan dalam menerapkan kebijakan penghematan.

Kedua, ujar dia, presiden memanfaatkan forum internasional untuk sekaligus menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Menurut dia, pola tersebut akan lebih efisien.

“Formula 1+8 bisa diterapkan. Saat hadir di forum internasional, Presiden bisa sekaligus bertemu delapan kepala negara lain,” katanya.

Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menjelaskan mengapa harus delapan kepala negara. Menurutnya, hal itu karena identik dengan angka favorit Presiden yang dikenal dengan sebutan 08.

"Kenapa delapan? Karena sepertinya angka delapan merupakan angka favorit Presiden yang juga dikenal dengan sebutan 08," ujarnya.

Ketiga, Dino meminta agar seluruh agenda perjalanan luar negeri Presiden direncanakan secara lebih matang.

“Akuntabilitas dan transparansi penting diterapkan karena cukup sering publik tidak tahu Presiden berada di negara mana,” jelasnya.

Keempat, yaitu Dino meminta Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara di Indonesia. 
Menurut dia, pola tersebut selama ini diterapkan Presiden China, Xi Jinping. 

Kelima adalah memberikan porsi lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melaksanakan misi-misi diplomasi yang bersifat teknis dan taktis.

"Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden," katanya.

Ia mencontohkan para Menteri Luar Negeri terdahulu seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang lebih fokus menjalankan tugas diplomasi tanpa selalu menjadi bagian dari rombongan Presiden dalam setiap kunjungan luar negeri. 

"Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," papar Dino.

Lebih lanjut Dino menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya merupakan cerminan kegelisahan sebagian masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran negara secara lebih efisien di tengah global saat ini.

 “Dalam suasana berkumpul dan rasa waswas akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau oleh kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: