Purbaya: Bea Cukai Bakal Dibubarin, Presiden Kasih Waktu Setahun Untuk Berbenah

radarbengkuluonline.id, Jakarta – Kabar mengejutkan disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan Indonesia bahwa Bea Cukai bakal dibubarin.

Seperti dikutip dari laman disway.id, hal ini disampaikan oleh Purbaya saat membicarakan bahwa disemua tempat terdapat penyelewengan, termasuk di bawah kementeriannya. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BACA JUGA:Ketua DPR RI Minta Komisaris BUMN Diisi Orang Profesional dan Kompeten

Kata Purbaya, dirinya telah melakukan penindakan dan pemberitahuan untuk tidak melakukan penyelewengan, namun masih saja ditemukan berbagai kasus.

“Di tempat saya yang kecil dan saya monitor masih saja ada yang bermain, saya sekarang langsung tegas saja, jika ada yang dicurigai langsung ditindak,” paparnya.

Purbaya mengakui jika pajak saat ini tumbuh 23 persen dan ini menjadi yang tertinggi sejak adanya pembenahan. Sedangkan untuk Bea Cukai, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya menemukan beberapa kasus, di antaranya adalah under invoicing dan impor ilegal, dalam kasus ini sebagian orang terima uang.

Waktu melakukan podcast bersama Denny Sumargo, Purbaya mengungkapkan bahwa sebelum dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan, Institusi Pajak dan Bea Cukai merupakan institusi yang tidak bisa dimasuki oleh Kejaksaan dan KPK serta lainnya.

“Saya juga tidak tahu kanapa penegak hukum tidak boleh masuk ke sana, artinya tempat itu tempat yang terlindung,” ungkap Purbaya.

Tetapi  setelah dirinya menjabat, Purbaya mulai membuka pintu untuk penegak hukum dalam melakukan pembersihan dan menindak orang-orang yang melakukan penyelewengan. Selain itu juga mengakui jika dirinya telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo untuk membersihkan Institusi Pajak dan Bea Cukai.

Malahan Purbaya mengatakan jika Bea Cukai bakal dibubarin dan diberi waktu setahun jika tidak dapat menyelesaikan permasalahannya.“Waktu setahun enggak ada perbaikan Bea Cukai akan dibubarin diganti sama SGS,” tegas Purbaya.

“Ini bukan hanya wacana, namun ini merupakan perintah langsung dari Presiden dan telah diputuskan di rapat terbatas, jadi orang Bea Cukai bakal dipecat semua, kira-kira 16.000 orang,” jelas Purbaya.

Meskipun sudah ada perintah dari Presiden, Purbaya menjelaskan jika dirinya membuat penawaran dan meminta waktu agar Bea Cukai melakukan perbaikan.

Walaupun SGS atau Societe Generale de Surveillance sendiri merupakan perusahaan outsourcing dari Swis yang bertugas melakukan layanan e-customs dan perantara kepabeanan untuk membantu proses ekspor-impor. Nama SGS sendiri juga tidak asing di Indonesia karena pada 1980 lalu badan ini juga pernah memberikan mandat untuk melakukan pengawasan kepabeanan dan menerbitkan Laporan Surveyor (LS) guna mengatasi masalah pungutan liar di pelabuhan.

Adapun layanan dari SGS antara lain:
1.    Klasifikasi dan Penilaian: Membantu menentukan kode HS (Harmonized System) dan nilai pabean yang tepat.
2.    Inspeksi Pra-Pengiriman: Memastikan barang ekspor/impor sesuai dengan standar kualitas, kuantitas, dan peraturan yang berlaku sebelum dikirim.
3.    Kepatuhan Regulasi: Menghindari penundaan atau denda dengan memastikan dokumen bea cukai telah lengkap dan mematuhi aturan perdagangan internasional.

Sumber: