Hasil Survei, 76,1% Warga NU Ingin PBNU Fokus Urus Umat, Bukan Berpolitik

radarbengkuluonline.id, Jakarta  – Mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU) menginginkan organisasi tersebut lebih fokus menjalankan peran keagamaan dan kemasyarakatan. Temuan itu berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026. 

Seperti dikutip dari laman harian disway, dalam survei tersebut, 76,1 persen responden menyatakan setuju NU fokus mengurus agama dan umat. Sementara 20,1 persen lainnya menyatakan tidak setuju. Temuan ini menjadi salah satu gambaran mengenai harapan warga NU terhadap arah organisasi di tengah dinamika internal menjelang Muktamar ke-35 NU. 

BACA JUGA:Bupati Mukomuko Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, hasil tersebut memperlihatkan kecenderungan kuat agar NU mengutamakan urusan umat, agama, sosial, dan kemasyarakatan. “Mayoritas warga NU itu berharap supaya NU itu fokus hanya ngurus persoalan umat dan agama,” ujar Adi dalam pemaparan hasil survei.

Dalam pandangan tersebut juga muncul ketika responden ditanya mengenai keterlibatan NU dalam politik praktis. Sebanyak 65,8 persen menyatakan setuju jika NU menjauhkan diri dari segala urusan politik praktis, sedangkan 29 persen menyatakan tidak setuju. 

Temuan ini muncul ketika dinamika menuju Muktamar ke-35 NU juga diwarnai seruan agar proses pemilihan kepemimpinan organisasi tetap independen.  Sejumlah permintaan dari warga NU meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan Istana tidak melakukan intervensi dalam Muktamar. Kekhawatiran tersebut dikaitkan dengan adanya sejumlah tokoh yang memiliki posisi di pemerintahan sekaligus keterkaitan dengan struktur NU.

Antara lain seperti Ketua PBNU Saifullah Yusuf yang mejabat sebagai Menteri Sosial RI di kabinet dan Nasaruddin Umar yang menjabat Menteri Agama. Meskipun tidak memegang jabatan struktura, Nasaruddin tetap tokoh NU yang aktif. 

Akan tetapi, isu tersebut tidak berarti intervensi Istana telah terbukti. Sebelumnya, Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Presiden tidak akan turut campur dalam proses Muktamar, termasuk proses pemilihan kepemimpinan NU.


Sedangkan Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.  Selain politik praktis, survei Parameter juga mengukur pandangan warga NU mengenai pengelolaan tambang. Hasilnya, 54,4 persen responden menyatakan tidak setuju jika NU mengelola atau mengurus tambang, sedangkan 24 persen menyatakan setuju. 

Sementara itu, ketika ditanya apakah NU dapat mengurus umat sekaligus terlibat dalam politik praktis, 48,7 persen responden menyatakan setuju. Sebaliknya, 35,6 persen menyatakan tidak setuju. 

Dari sisi afiliasi organisasi, 61,9 persen responden mengaku tidak terafiliasi dengan ormas tertentu. Dari 38,1 persen yang menyatakan dekat atau menjadi bagian dari ormas, sebanyak 55,8 persen mengaku merupakan bagian dari NU.

Dalam preferensi politik, PKB menjadi partai dengan tingkat pilihan tertinggi di kalangan warga NU apabila pemilu legislatif digelar saat survei dilakukan, yakni 27,7 persen. Gerindra berada di posisi berikutnya dengan 17,6 persen, disusul PDIP 11,2 persen. 

hasil survei tersebut menunjukkan adanya kecenderungan warga NU untuk menempatkan urusan agama dan umat sebagai prioritas organisasi. Pada saat yang sama, dinamika menjelang Muktamar ke-35 membuat isu independensi NU dari kepentingan politik kekuasaan ikut menjadi perhatian publik. 

Hasil Survei, 

 

Sumber: