LPJ Kepengurusan Gus Yahya Diterima Secara Aklamasi di Muktamar ke-35 NU Jombang

radarbengkuluonline.id, Jombang   - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2021–2026 resmi diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2026. 

Seperti dikutip dari laman disway.id, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama lima tahun kepemimpinanannya sekaligus mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

BACA JUGA:Sistem Pemilihan Ketum dan Rangkap Jabatan Jadi Bahasan Alot di Sidang Komisi Organisasi Muktamar NU

Sedangkan dalam dokumen setebal hampir 1.000 halaman itu memuat capaian organisasi, pengelolaan keuangan dengan total pendapatan sekitar Rp 225 miliar, serta hasil audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik.

“Para masyayikh, para kiai, para muktamirin yang kami hormati, lima tahun yang lalu kami menerima amanah ini. Sekarang, kami izin untuk menyampaikan penjelasan atas segala ikhtiar yang telah kami kerjakan,” ujarnya.

Lebih lanjut Gus Yahya mengakui bahwa kepengurusan PBNU masa khidmah 2021–2026 menjalankan amanah dengan berbagai keterbatasan, kelebihan, dan ketidaksempurnaan. Selama lima tahun, PBNU berupaya membaca perubahan zaman, mengambil sejumlah pilihan strategis, serta menjalankan berbagai program yang mampu dilakukan.

“Ada yang berhasil, ada yang belum sempurna, ada yang masih membutuhkan waktu, dan ada yang mungkin terdapat keputusan-keputusan kami yang sebetulnya kelak dinilai perlu diperbaiki,” tuturnya.

Atas berbagai kekurangan tersebut, Gus Yahya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. “Kami mohon maaf kepada Nahdlatul Ulama, kami mohon maaf kepada seluruh jam'iyah Nahdlatul Ulama, kami mohon maaf kepada warga Nahdlatul Ulama, kami mohon maaf kepada sejarah Nahdlatul Ulama,” katanya.

Gus Yahya dalam laporannya memaparkan bahwa PBNU selama satu periode kepengurusan fokus membangun lima fondasi transformasi jam'iyah. Kelima fondasi tersebut meliputi sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, dan ekosistem khidmah.

Kelima fondasi itu diprioritaskan sebagai bagian dari strategi PBNU dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.  “Mengapa kami memilih mengerjakan ini? Karena tentu di dalam lanskap pilihan-pilihan strategi, ada beragam pilihan. Kenapa kami memilih sesuatu dan tidak yang lain? Ini tentu membutuhkan penjelasan,” ujar Gus Yahya.

Lalu, Gus Yahya menegaskan bahwa LPJ yang disampaikan bukan untuk menunjukkan kesempurnaan, melainkan bentuk kesediaan pengurus untuk menyampaikan kondisi organisasi secara jujur kepada para peserta muktamar.

LPJ setebal hampir 1.000 halaman itu juga memuat pengelolaan keuangan PBNU selama masa khidmah 2021–2026. Berdasarkan laporan yang dibacakan, PBNU mencatatkan total pendapatan sekitar Rp 225 miliar hingga akhir masa kepengurusan. Angka tersebut mencerminkan dinamika penghimpunan dana umat yang dikelola secara aktif oleh pengurus pusat. 

Seluruh pemasukan itu dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Gus Yahya menyampaikan, sisi pengeluaran organisasi tercatat nyaris menyamai jumlah total pendapatan yang masuk, dengan saldo akhir sekitar Rp 2 miliar.

LPJ PBNU yang disampaikan Gus Yahya juga melampirkan hasil audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan organisasi.

Penerimaan Aklamasi dan Respons Peserta
Sedangkan proses penerimaan LPJ berjalan mulus tanpa perdebatan berarti. Rais Syuriyah PBNU sekaligus Sekretariat SC Muktamar ke-35 NU, Prof Mohammad Nuh, menjelaskan bahwa panitia mengambil sampel pandangan dari belasan peserta dan seluruhnya memberikan persetujuan.

“Yang kedua, laporan pertanggungjawaban. Itu bisa ditolak, bisa diterima juga, kan? Tapi alhamdulillah tadi dari 11 sampling yang kita lakukan, semuanya menerima dengan baik,” ujar M Nuh.

Kemudian, berdasarkan hasil analisis terhadap tanggapan yang masuk, penerimaan terhadap laporan pertanggungjawaban sangat baik dari para peserta sidang. Pandangan peserta secara resmi menyatakan menerima laporan tanpa ada penolakan.

Dalam penilaian matriks terhadap 50 mandat Muktamar, Gus Yahya memaparkan bahwa 15 mandat atau 30 persen berada dalam kategori sangat baik, 14 mandat atau 28 persen dinilai baik, 10 mandat atau 20 persen dinilai baik namun masih memerlukan keberlanjutan, dan 11 mandat atau 22 persen dinilai baik dengan catatan perlu penguatan.

Setelah LPJ diterima secara aklamasi, Gus Yahya menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Menurutnya, keputusan aklamasi ini tidak sekadar menjadi penanda gugurnya kewajiban administratif organisasi, melainkan cerminan dari kebersamaan, kepercayaan, dan keikhlasan yang terjaga dengan baik.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus PBNU, jajaran PW, PC, PCI, hingga para kader di akar rumput,” ungkap Gus Yahya.

Kemudian, ia juga menyampaikan terima kasih kepada para masyayikh atas keteguhan dan bimbingan yang diberikan selama kepengurusan berlangsung. Apresiasi turut diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga kehormatan dan kemaslahatan jam'iyah.

“Semoga seluruh peluh dan dedikasi ini dicatat sebagai amal yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan bahwa setelah LPJ diterima, tahap selanjutnya adalah pembahasan komisi, termasuk soal perubahan aturan organisasi dan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode berikutnya.

Muktamar ke-35 NU yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa” ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Rangkaian agenda selanjutnya mencakup bahtsul masail, pembahasan program, rekomendasi, hingga pemilihan kepemimpinan NU untuk masa khidmah 2026–2031.

 

Sumber: