MBG Terbesar, Transfer ke Daerah Rp 735 Triliun, Belanja Negara dalam RAPBN 2027 Rp 4.106 Triliun

radarbengkuluonline.id, Jakarta -- – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati bahwa belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp 4.106,26 triliun.

Seperti dikutip dari laman disway.id, rancangan yang akan dibawa ke sidang paripurna pada Selasa 29 September 2026 ini, diketahui bahwa anggaran yang akan ditransfer ke daerah hanya Rp 735 triliun dan merupakan alokasi yang paling kecil dari semua komponen belanja negara.  

BACA JUGA:Indonesia vs Singapura, Garuda Menang 2-0

Dari total tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mendapatkan alokasi Rp 3.371,26 triliun dan menjadi alokasi terbesar atau sekitar 82,1 persen dari total belanja negara. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp 735 triliun, atau sekitar 17,9 persen dari total belanja.



Belanja pemerintah pusat kemudian terbagi menjadi dua kelompok utama:
    Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 1.556,89 triliun 
    Belanja Non-K/L: Rp 1.814,36 triliun 
Belanja non-K/L antara lain mencakup berbagai kebutuhan seperti subsidi dan pembayaran bunga utang meningkat dari yang diusulkan dengan anggaran mencapai Rp 1.504,7 triliun.

Pendidikan Mendapat Alokasi Sekitar Rp 821 Triliun
Sedangkan dalam alokasi tematik prioritas utama RAPBN 2027, sektor pendidikan menjadi salah satu pos terbesar dengan anggaran negara yang mencapai sekitar Rp 820,9 triliun hingga Rp 821 triliun. Anggaran tersebut termasuk Rp 240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan kepada sekitar 60,6 juta penerima.

Alokasi prioritas lainnya adalah:
    Sektor/Program Alokasi
    Pendidikan Rp 820,9–821 triliun
    Perlindungan sosial Rp 550–560 triliun
    Kesehatan sekitar Rp 245 triliun
    Ketahanan pangan sekitar Rp 195 triliun
    Total 3 sektor utama sekitar Rp 1.566 triliun

Kemudian, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasi pada kisaran Rp 550–560 triliun, di mana anggaran untuk memenuhi berbagai program bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako.

Sementara anggaran kesehatan mencapai sekitar Rp 245 triliun, untuk berbagai program mulai dari renovasi puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan gratis.


Untuk mendukung program ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 195 triliun, yang diarahkan antara lain untuk produktivitas, subsidi, dan lumbung pangan. Dengan demikian, tiga sektor utama yang terdiri dari pendidikan, perlindungan sosial, dan pangan memiliki total alokasi sekitar Rp 1.566 triliun sebagaimana tercantum dalam bagan.

10 Kementerian/Lembaga dengan Pagu terbesar
Berdasarkan RAPBN awal, terdapat 10 kementerian/lembaga dengan pagu terbesar, Badan Gizi Nasional (BGN) menempati posisi pertama dengan pagu Rp 240,2 triliun.

Berikut rincian lengkapnya:
    Badan Gizi Nasional (BGN) Rp 240,2 triliun
    Kementerian Pertahanan Rp 189,0 triliun
    Kepolisian RI (Polri) Rp 139,2 triliun
    Kementerian Pekerjaan Umum Rp 114,59 triliun
    Kementerian Kesehatan Rp 102,12 triliun
    Kementerian Agama Rp 87,7 triliun
    Kementerian Sosial Rp 84,7 triliun
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Rp 65,17 triliun
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 61,10 triliun
    Kementerian Keuangan Rp 49,8 triliun

Total 10 instansi terbesar sekitar Rp 1.133,58 triliun
Dengan demikian, sepuluh kementerian/lembaga tersebut memiliki total pagu sekitar Rp1.133,58 triliun berdasarkan RAPBN awal.

APBN 2027: Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Jadi Perhatian
Besarnya alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis menunjukkan sejumlah sektor tersebut menjadi bagian penting dalam rancangan belanja negara 2027. Secara keseluruhan, struktur belanja negara juga memperlihatkan besarnya porsi belanja pemerintah pusat dibandingkan Transfer ke daerah.

Sementara itu, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati pendapatan negara Rp 3.435,1 triliun dan belanja negara Rp 4.106,26 triliun. Dengan postur tersebut, defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB. 

Asumsi Ekonomi Makro APBN 2027
Dalam kesepakatan RAPBN 2027, sejumlah indikator ekonomi makro juga telah ditetapkan, antara lain:

Pertumbuhan ekonomi: 6,0 persen 
    Inflasi: 2,5 persen 
    Nilai tukar: Rp17.500 per dolar AS 
    Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen 
    Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$75 per barel 
    Lifting minyak bumi: 612,5 ribu barel per hari 
    Lifting gas bumi: 954 ribu barel setara minyak per hari. 

Pembahasan RUU APBN 2027 selanjutnya dijadwalkan masuk ke Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026 untuk pembicaraan tingkat II. 

 

 

Sumber: