Masuk Zona Hijau, Pemprov Bengkulu Tingkatkan Strategi UHC

BACA JUGA:Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Segera Lakukan Titik Nol Pengerjaan Infrastruktur Jalan

 

“Kita harus terbuka dan jujur mengevaluasi kondisi di lapangan. Banyak keluhan dari masyarakat, baik dari segi kepesertaan maupun layanan di fasilitas kesehatan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Herwan.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, termasuk camat dan lurah, dalam mendata warga yang belum memiliki jaminan kesehatan dan membantu proses pendaftarannya.

BACA JUGA:Pejabat Eselon III di Provinsi Bengkulu Terlibat Siraman Uang Pemenangan Rohidin

 

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga aparat tingkat bawah. Herwan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan merumuskan langkah strategis berbasis data untuk mengejar target 100 persen cakupan UHC pada akhir 2025.

“Ini bukan soal angka semata, tapi menyangkut martabat pelayanan publik. Ketika semua warga terlindungi oleh sistem kesehatan, maka kita telah meletakkan dasar kuat bagi pembangunan manusia seutuhnya di Bengkulu,” ujar Herwan.

BACA JUGA:Pejabat Eselon III di Provinsi Bengkulu Terlibat Siraman Uang Pemenangan Rohidin

 

Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Wilayah III BPJS Kesehatan, Juliansyah, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi BPJS Kesehatan secara nasional, dari 38 provinsi di Indonesia, Bengkulu berada dalam kategori “zona hijau”.

“Artinya, cakupan kepesertaan di Bengkulu sudah menyentuh angka 80 persen dan mayoritas peserta aktif melakukan pembayaran. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang baik dari masyarakat,” ungkap Juliansyah.

BACA JUGA:Walikota Ajak PPPK Untuk Wujudkan Bengkulu Religius dan Bahagia

 

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa status “hijau” bukanlah akhir dari perjalanan. Menurutnya, justru tantangan terbesar adalah mempertahankan keaktifan peserta, khususnya pada kelompok pekerja informal atau masyarakat tidak tetap, yang cenderung rentan berhenti membayar.

Sumber: