Kabar Tidak Mengenakkan, Dana Transfer ke Provinsi Bengkulu Turun Rp 347 Miliar

Penurunan TKD tahun 2026 ternyata tidak hanya dialami Bengkulu. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mengalami hal serupa akibat kebijakan penyesuaian fiskal nasional.

Kemenkeu, melalui surat edaran tersebut, menegaskan bahwa efisiensi dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan negara sekaligus memperkuat fokus pada program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan SDM, dan pengendalian inflasi.

BACA JUGA:Belanja Pegawai Pemprov Disorot DPRD Provinsi Bengkulu

 

“Jadi, memang bukan hanya Bengkulu yang terdampak. Namun kita tetap harus menyiasatinya dengan perencanaan yang matang dan bijak,” kata Usin.

Ia berharap TAPD dapat segera menyelesaikan proses penyesuaian KUA-PPAS sesuai arahan Banggar. “Pekan depan, kita targetkan realokasi sudah rampung, sehingga pembahasan APBD 2026 bisa dilanjutkan tanpa mengganggu jadwal,” ujarnya optimistis.

BACA JUGA:ASN Diminta Siapkan Diri, Provinsi Bengkulu Gelar Seleksi Sekda Baru

 

Penurunan alokasi dana pusat memang menjadi tantangan tersendiri bagi Bengkulu. Namun di sisi lain, kondisi ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan alternatif, baik dari optimalisasi pajak daerah maupun kerja sama investasi.

“Jangan hanya bergantung pada transfer pusat. Kita harus berani mencari terobosan pendanaan lain, tapi tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” pesan Usin.

BACA JUGA:Guru Honorer di Provinsi Bengkulu Dapat Angin Segar, Insentif akan Naik Mulai 2026

 

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD meminta agar arah pembangunan Provinsi Bengkulu tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Efisiensi boleh dilakukan, tetapi tidak dengan memangkas hak-hak dasar warga.

“Fiskal kita memang menurun, tapi semangat membangun Bengkulu tidak boleh ikut turun,” tutup Usin. 

 

Sumber: